BGN Tegaskan Anggaran Bahan MBG Rp8–10 Ribu per Porsi

AKTUALITAS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara menanggapi ramainya perbincangan di media sosial terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai anggaran. BGN menegaskan bahwa alokasi murni untuk bahan makanan berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.

Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan adanya perbedaan antara total pagu anggaran dengan nilai bahan baku yang sampai ke piring penerima manfaat.

Rincian Alokasi Dana per Porsi MBG

Nanik memaparkan bahwa total anggaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi tidak sepenuhnya habis untuk membeli bahan makanan. Sebagian dana dialokasikan untuk biaya operasional dan investasi fasilitas. Berikut rinciannya:

Anggaran Bahan Makanan:

Balita/PAUD hingga SD Kelas 3: Rp8.000 per porsi.

SD Kelas 4 hingga Ibu Menyusui: Rp10.000 per porsi.

Biaya Operasional (Rp3.000 per porsi): Digunakan untuk listrik, gas, air, internet, BBM, BPJS Ketenagakerjaan relawan, hingga insentif guru dan kader posyandu.

Fasilitas & Sewa (Rp2.000 per porsi): Dialokasikan untuk sewa lahan, bangunan dapur, gudang, mes, pembangunan IPAL, serta sewa peralatan masak modern dan ompreng.

“Kami ingatkan kembali, anggaran bahan makanan memang ditetapkan di angka tersebut. Sisa anggarannya masuk ke dalam kebutuhan operasional dan insentif mitra pelaksana,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sistem SPPG dan Pengawasan Ketat

Dalam Juknis terbaru Nomor 401.1, alokasi Rp2.000 per porsi dikategorikan sebagai insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG). Dengan asumsi satu SPPG melayani 3.000 orang, maka mitra penyedia mendapatkan sekitar Rp6 juta per hari untuk mengelola fasilitas tersebut.

Merespons kritik publik mengenai kualitas menu yang dianggap kurang layak, BGN menyatakan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan temuan di lapangan jika menu yang disajikan dianggap menyimpang dari standar.

“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan objektif sesuai prosedur pengawasan yang berlaku. Kami ingin memastikan program MBG berjalan sesuai ketentuan,” tegas Nanik.

Dengan adanya bedah anggaran ini, pemerintah berharap publik memahami kompleksitas logistik di balik program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan ribuan titik distribusi di seluruh Indonesia. (Bowo/Mun)