Frans Saragih: Kritik Harus Bertanggung Jawab

AKTUALITAS.ID – Pengamat komunikasi politik dari Swarna Dwipa Institute (SDI), Frans Immanuel Saragih, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi harus disertai tanggung jawab, bukan sekadar menyampaikan opini tanpa dasar.

Frans menilai, kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, kritik dibutuhkan untuk mengarahkan kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Namun, ia menyoroti intensitas kritik yang dinilai sangat tinggi dan terjadi hampir tanpa jeda.

“Bukan hanya setiap bulan, hampir setiap minggu selalu ada kritik yang dilontarkan kepada pemerintah. Ini perlu dilihat polanya,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dalam perspektif komunikasi politik, Frans menilai tim komunikasi pemerintahan perlu lebih aktif dan komunikatif dalam menyampaikan program serta kebijakan kepada publik.

Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar para pemangku kebijakan menghindari pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik atau blunder.

Frans menilai sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar jika dijalankan secara optimal.

Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang dinilai terbuka untuk berdialog dengan berbagai kalangan.

Meski kritik dianggap penting, Frans menegaskan bahwa penyampaian pendapat harus berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Berdemokrasi bukan berarti asal bicara. Setiap pendapat harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti maraknya ujaran kebencian, hoaks, hingga konten menyesatkan di media sosial yang dinilai dapat memperkeruh suasana.

Namun demikian, Frans menilai pemerintah tetap memberikan ruang kebebasan berpendapat tanpa melakukan pembatasan berlebihan.

Di tengah dinamika geopolitik global, Frans menilai pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar.

Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab publik.

“Demokrasi harus dijaga dengan kedewasaan, bukan sekadar kebebasan tanpa batas,” pungkasnya. (Bowo/Mun)