DPR: 6 Juta Pekerja di Ujung Tanduk

AKTUALITAS.ID – Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri hasil tembakau (IHT) semakin menguat dan mulai memicu alarm keras di parlemen. DPR RI meminta pemerintah segera turun tangan sebelum situasi berubah menjadi krisis ketenagakerjaan berskala nasional.

Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menegaskan bahwa industri tembakau tidak bisa dipandang sekadar sektor konsumsi, melainkan tulang punggung ekonomi yang selama ini menopang jutaan pekerja dan ratusan triliun rupiah penerimaan negara.

“Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Namun di balik kontribusi besar tersebut, tekanan terhadap industri ini kian meningkat. DPR mengungkap, dalam tiga tahun terakhir produksi rokok legal terus menurun seiring maraknya peredaran rokok ilegal yang kian sulit dikendalikan.

Kondisi ini disebut berbahaya karena dapat memicu efek domino: penurunan produksi, efisiensi besar-besaran, hingga PHK massal di sektor padat karya yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja, termasuk pekerja perempuan.

“Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik justru menimbulkan efek domino terhadap tenaga kerja,” tegas Novita.

Data Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan negara dari cukai tembakau pada 2025 menembus lebih dari Rp200 triliun atau lebih dari 70 persen total penerimaan cukai nasional. Sementara itu, sektor ini menopang sekitar 6 juta pekerja di berbagai rantai produksi, mulai dari petani hingga buruh pabrik.

Di sisi lain, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai tekanan di sektor manufaktur sudah menunjukkan sinyal pelemahan serius. Penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia disebut menjadi indikator awal perlambatan ekonomi yang berpotensi meluas.

“Ketika industri manufaktur dan padat karya mengalami kontraksi, dampaknya tidak berhenti di dalam pabrik,” ujarnya.

DPR menegaskan pemerintah harus segera menyiapkan langkah antisipasi yang konkret, mulai dari pengendalian rokok ilegal hingga kebijakan yang menjaga keberlanjutan industri tanpa mengorbankan jutaan pekerja.

“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan,” tutup Novita. (Bowo/Mun)