Meski Tutup, SPPG Tetap Terima Insentif Harian Rp6 Juta

AKTUALITAS.ID – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menyalurkan insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup sementara menuai sorotan publik. Penutupan ini terjadi akibat persoalan sanitasi dan perizinan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan bahwa aliran dana insentif tetap diberikan meskipun sejumlah dapur MBG tidak beroperasi sementara waktu.

“Untuk yang sementara, tetap diberi,” ujar Dadan usai meresmikan SPPG Unhas Tamalanrea 14 di Makassar, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa insentif sebesar Rp6 juta per hari tetap disalurkan karena unit SPPG tersebut masih menjalani proses pembenahan, termasuk pelatihan karyawan dan peningkatan standar operasional.

Menurut Dadan, kebijakan ini bukan bentuk pemborosan anggaran, melainkan bagian dari strategi transisi agar dapur dapat kembali beroperasi dengan standar yang lebih baik.

“Karena mereka harus mengurus hal lain, seperti pelatihan SDM dan pemenuhan standar sanitasi,” jelasnya.

Penutupan sementara SPPG sendiri disebabkan oleh dua persoalan utama, yakni belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLAHS).

Kondisi tersebut membuat dapur-dapur tersebut dinilai belum layak untuk memproduksi makanan dalam skala besar.

Namun demikian, BGN memilih untuk tetap memberikan dukungan fiskal guna menjaga keberlangsungan operasional dan mencegah dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja.

Dalam masa penutupan ini, karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi serta memastikan seluruh standar terpenuhi sebelum dapur kembali beroperasi.

“Begitu SLAHS terbit, dapur harus langsung beroperasi dengan standar yang lebih tinggi,” tegas Dadan.

Saat ini, dari sekitar 1.720 dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, hanya sebagian kecil yang mengalami penutupan sementara.

Kebijakan ini masih menjadi perdebatan di tengah publik, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran negara. Namun, BGN menegaskan langkah tersebut merupakan investasi untuk memastikan kualitas layanan gizi yang lebih baik ke depan. (Bowo/Mun)