Dedi Mulyadi Gratiskan Sekolah Swasta bagi Puluhan Ribu Siswa di Jawa Barat

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema pembiayaan pendidikan bagi sekitar 70 ribu calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Melalui kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta, biaya pendidikan para siswa tersebut akan ditanggung pemerintah daerah sehingga orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Kebijakan itu diumumkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah pemerintah menyelesaikan pemetaan calon murid baru menjelang pelaksanaan penerimaan peserta didik tahun ajaran baru.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu (13/6/2026), terdapat sekitar 444 ribu siswa yang telah terdaftar dalam proses pemetaan calon murid baru di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sebagian belum dapat memperoleh kursi di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.

“Saya sampaikan ya, bahwa data siswa yang terpetakan dari entry data PCMB itu ada 444.000 siswa yang sudah terpetakan,” kata Dedi.

Menurut Dedi, hasil pemetaan menunjukkan sekitar 70 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah mencari solusi agar seluruh peserta didik tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.

Pemprov Jawa Barat kemudian menjalin kerja sama dengan sekolah swasta di berbagai daerah. Sekolah yang ikut dalam program tersebut akan menerima dukungan pembiayaan dari pemerintah untuk menampung siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta, dan siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.

Politisi gerindra itu menegaskan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus menjamin hak pendidikan setiap anak di Jawa Barat.

“Orang tua tidak perlu mengeluarkan uang lagi,” katanya.

Dirinya menilai, pendidikan merupakan tanggung jawab negara sehingga pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh akses layanan pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan tidak ada siswa yang terhambat melanjutkan sekolah hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki peran yang sama penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Karena itu. Pemerintah provinsi hadir untuk meringankan beban orang tua. Kami berkomitmen pendidikan merupakan kewajiban negara,” ujar Dedi.

Selain itu, Dedi menekankan tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap siswa yang belajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta mitra pemerintah. Seluruh peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak dan terjangkau.

“Sekolah negeri dan sekolah swasta, dua-duanya sama, mendapat jaminan pembiayaan dari pemerintah yang menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi,” katanya. (Micko)