Enam Provinsi Masuk Prioritas Peningkatan Program Bedah Rumah

AKTUALITAS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pemerintah akan meningkatkan secara signifikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di enam provinsi yang dinilai masih memiliki kebutuhan perumahan tinggi.

Enam provinsi yang menjadi prioritas tersebut meliputi Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.

“Kami memperhatikan daerah-daerah ini masih banyak yang membutuhkan di bidang perumahan, terutama program BSPS atau bedah rumah. Dan kami sudah diskusi untuk bedah rumah di provinsi ini, dari evaluasi staf kami, kami akan tingkatkan secara signifikan,” ujar Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Ara, program BSPS menjadi salah satu program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena mampu membantu perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

“Ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo untuk (merenovasi) rumah yang tidak layak huni, dan juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat,” katanya.

BSPS merupakan bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah atau membangun rumah baru secara swadaya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

Untuk memastikan penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, Kementerian PKP terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sinergi tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital Go PKP.

Selain itu, tata kelola pelaksanaan BSPS juga diperkuat dengan mekanisme pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan yang dilakukan langsung oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pemerintah juga menargetkan perluasan cakupan program pada tahun-tahun mendatang. Untuk 2027, Kementerian PKP mengusulkan anggaran yang salah satunya diprioritaskan untuk pelaksanaan BSPS atau program bedah rumah sebanyak 2 juta unit.

Sementara itu, pada 2026 kuota BSPS telah meningkat tajam menjadi 400.000 unit, dibandingkan hanya 45.000 unit pada 2025. Peningkatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di berbagai daerah.