DKPP: Jangan Jadikan Medsos sebagai Pengadilan Kebenaran

AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengingatkan insan pers agar tidak terjebak dalam derasnya arus informasi media sosial yang belum terverifikasi. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar sebagai penyaring informasi, bukan sekadar mengikuti isu yang sedang viral.

Pernyataan tersebut disampaikan Heddy Lugito dalam kegiatan bersama insan media di Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Dalam sambutannya, Heddy menegaskan bahwa keberadaan DKPP tidak dapat dipisahkan dari peran media. Menurutnya, berbagai putusan dan kerja-kerja penegakan kode etik yang dilakukan DKPP hanya dapat diketahui publik melalui pemberitaan yang dilakukan secara profesional oleh para jurnalis.

“DKPP bekerja, berarti, didengar, dan diketahui publik karena kehadiran teman-teman media. Tanpa media, masyarakat tidak mungkin mengetahui putusan-putusan DKPP,” ujarnya.

Heddy juga menyampaikan permohonan maaf apabila tidak semua informasi yang diminta wartawan dapat dibuka kepada publik. Ia menegaskan terdapat batasan yang harus dijaga karena menyangkut proses penegakan kode etik sebelum perkara disidangkan.

Menurutnya, media dan DKPP sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga integritas melalui penegakan kode etik di bidang masing-masing. Karena itu, sinergi antara lembaga negara dan pers menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.

Di tengah derasnya arus informasi digital, Heddy mengingatkan bahwa masyarakat kerap menganggap setiap informasi yang beredar di internet sebagai sebuah kebenaran, padahal tidak sedikit yang masih berupa isu, spekulasi, maupun hoaks.

Karena itu, ia meminta jurnalis menjalankan fungsi utamanya sebagai penjernih informasi melalui proses klarifikasi dan verifikasi yang ketat.

“Jangan malah larut ke dalam pemberitaan yang tidak benar. Bahkan sekarang ada media mainstream yang ikut terbawa isu-isu dari media sosial,” katanya.

Heddy juga menyinggung fenomena munculnya “homeless media” atau media tanpa kantor. Menurutnya, sebagian bekerja secara profesional, namun ada pula yang menjalankan aktivitas jurnalistik secara asal-asalan sehingga berpotensi membingungkan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa fenomena tersebut semakin menjadi perhatian ketika sebagian media tanpa kantor ikut hadir dalam forum di lingkungan Istana. Menurutnya, kondisi itu berpotensi memunculkan persepsi bahwa seluruh informasi yang dipublikasikan otomatis memiliki legitimasi, padahal setiap informasi tetap harus melalui proses verifikasi jurnalistik.

Heddy menegaskan bahwa media arus utama tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai pengawal fakta. Di tengah banjir informasi digital, media justru harus menjadi benteng terakhir yang memastikan setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses pemeriksaan fakta secara profesional.

Menurutnya, kebenaran dalam jurnalistik bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak atau filosofis, melainkan kebenaran yang diperoleh melalui proses klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi untuk memenuhi kepentingan publik.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi yang benar harus dipublikasikan. Dalam praktik jurnalistik, informasi yang layak diberitakan adalah informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terciptanya kehidupan publik yang lebih baik.

Melalui pernyataan tersebut, Heddy berharap media tetap menjaga independensi, profesionalisme, serta disiplin menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik di tengah meningkatnya tantangan penyebaran disinformasi dan hoaks di era digital. (Mun)