DKPP: Lima Isu Kritis Pilkada 2024 yang Harus Ditangani Sebelum Pemilu Ulang

AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyampaikan lima catatan krusial terkait evaluasi Pilkada 2024 dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Heddy menjelaskan lima isu utama yang menjadi perhatian adalah: pertama, pemenuhan syarat calon, termasuk keabsahan ijazah dan status hukum calon kepala daerah yang harus jelas agar tidak memicu pemungutan suara ulang (PSU). Kedua, pelanggaran batas masa jabatan kepala daerah yang tidak boleh terjadi.

Ketiga, politik uang yang masih ditemukan meskipun tidak bersifat masif. Keempat, netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa yang harus dijaga ketat agar tidak terlibat dalam proses Pilkada dan PSU.

Kelima, ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan Pilkada yang harus diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah.

Menurut Heddy, kelima isu tersebut menjadi akar penyebab dilaksanakannya PSU dan banyaknya pengaduan yang masuk ke DKPP. Ia menekankan pentingnya perhatian serius dari semua pihak agar masalah serupa tidak terjadi kembali di masa depan.

“Dari kelima isu tersebut menjadi akar penyebab sejumlah perkara yang berakhir pada pelaksanaan PSU dan juga berakhir kepada pengaduan-pengaduan ke DKPP,” ujarnya.

Catatan ini menjadi bahan penting dalam persiapan Pilkada ulang Walikota Pangkal Pinang, Bupati Bangka, serta PSU di Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Barito Utara. (Ari Wibowo/Mun)