Buku Islam ala Prabowo Catut Nama Tokoh Nasional

AKTUALITAS.ID – Penerbitan buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam memicu kontroversi panas. Sejumlah ulama besar dan tokoh agama nasional meradang usai nama mereka dicantumkan sebagai kontributor tanpa persetujuan alias dicatut.

Buku setebal 368 halaman karya Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas terbitan Atmosphere Publishing House ini sejatinya berupaya memotret dimensi amaliah serta implementasi nilai keislaman dalam gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Namun proses penyusunannya justru memantik amarah. Penolakan tersebut terlihat di media sosial, Selasa (8/9/2026).

Penolakan pertama datang dari Dr. H. TGB Muhammad Zainul Majdi. Mantan Gubernur NTB itu membantah tegas pernah mengirimkan naskah. Melalui akun medsos resminya, TGB menjawab lugas.

“Saya tidak pernah kirim tulisan,” jawab TGB menepis klaim di dalam buku.

Tuntutan lebih tajam dilayangkan mantan Ketum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj. Lewat sekretaris pribadi M. Sofwan Erce, Kiai Said menegaskan tidak pernah menyusun maupun memberikan tulisan apa pun. Ia menuntut namanya segera dihapus [take down] dan peredaran buku dihentikan total untuk direvisi.

Tak ketinggalan, Ning Jazilah Annahdliyah, istri KH. Muhammad Abdurrahman Kautsar [Gus Kautsar] Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, meluapkan kekecewaan. Ia mengungkap silaturahmi santai penulis ke kediamannya pada 2024 lalu yang sebatas obrolan dan doa tiba-tiba dimasukkan ke daftar bab tanpa izin.

“Kok bisa-bisanya ada nama suami saya di buku ini? Hei penulis, minimal izin/pamit dulu kalau mau nyantumin nama!” tegas Ning Jazil.

Meskipun Ketua Umum FK3I KH Mas Muhammad Maftuh meluruskan bahwa substansi buku tidak membuat mazhab baru melainkan mengulas amaliah toleransi kepemimpinan, isu pencatutan nama terlanjur menjadi bola liar.

Hingga kini, gelombang kritik dari akademisi maupun netizen terus mengalir deras terkait keteledoran etika penerbitan serta dugaan komodifikasi figur ulama demi legitimasi kekuasaan politik. (Bowo/Mun)