Tokoh Lintas Agama Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Bencana Nasional

AKTUALITAS.ID – Gelombang desakan agar pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional semakin menguat. Kali ini, suara itu datang dari kalangan tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah gerakan etis dan non-partisan yang diinisiasi sejumlah tokoh lintas agama, intelektual, dan budayawan.

Di antara nama yang bergabung dalam gerakan tersebut adalah Nyai Sinta Nuriyah Wahid, K.H. Mustofa Bisri atau Gus Mus, Franz Magnis Suseno, M. Quraish Shihab, hingga Ignatius Kardinal Suharyo.

Dalam pernyataannya, GNB menilai kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah luar biasa dari negara.

“Negara harus segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai Bencana Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi,” tegas GNB dalam keterangannya.

Menurut GNB, karhutla yang berlangsung dalam waktu panjang dan belum menunjukkan perbaikan signifikan menuntut pemerintah mengambil kebijakan yang lebih tegas, terukur, dan terintegrasi.

Penetapan status bencana nasional dinilai akan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat mobilisasi sumber daya untuk penanganan kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Tidak hanya itu, GNB juga menyoroti dampak serius asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki penyakit tertentu.

Karena itu, pemerintah diminta segera meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak serta memastikan hak dasar warga negara tetap terpenuhi selama masa krisis berlangsung.

Dalam pernyataan yang cukup tajam, GNB juga mendesak pemerintah menghentikan narasi yang terlalu menekankan faktor alam sebagai penyebab utama kebakaran.

Mereka menilai sebagian besar kebakaran hutan memiliki kaitan dengan aktivitas pembukaan lahan yang menggunakan metode pembakaran, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, termasuk terhadap korporasi besar yang diduga terlibat.

“Berhenti untuk menyalahkan faktor alam, karena semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan besar,” tulis GNB.

Selain mendesak penegakan hukum, GNB meminta pemerintah membuka akses bagi negara sahabat dan lembaga internasional yang ingin membantu proses pemadaman dan penanganan dampak bencana.

Pemerintah juga didorong menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga yang ikut terdampak kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan.

Di tengah desakan tersebut, pemerintah masih terus berupaya memadamkan titik-titik api yang tersisa. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan masih terdapat sekitar 639,23 hektare lahan yang terbakar dan dalam proses pemadaman di enam provinsi.

Dua wilayah yang kini menjadi fokus utama penanganan adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahkan, temuan terbaru menunjukkan kebakaran seluas 513,89 hektare terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Dalam rapat koordinasi bersama jajaran terkait, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan prioritas utama pemerintah. Ia meminta seluruh unsur yang terlibat mengerahkan kemampuan maksimal dan segera menyampaikan setiap kebutuhan yang diperlukan untuk mempercepat proses pemadaman.

Desakan dari para tokoh nasional tersebut kini menambah tekanan publik agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjamin perlindungan kesehatan warga, penegakan hukum terhadap pelaku, serta langkah pencegahan yang lebih kuat agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun. (Bowo/Mun)