Connect with us

Nusantara

Pemprov Papua Pegunungan Keluarkan 7 Arahan Strategis Jelang Pilkada 2024

Published

on

Pelaksanaan Rakor terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan di salah satu hotel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (26/07/2024). (Ceposonline/istimewa).

AKTUALITAS.ID – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada 2024, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Penjabat Gubernur Velix Vernando Wanggai mengeluarkan tujuh arahan strategis untuk mencegah potensi konflik. Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi deklarasi Pemilu Damai yang dihadiri oleh kepala daerah dari 8 kabupaten, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu Papua Pegunungan.

Pada kesempatan tersebut, Velix Wanggai menegaskan pentingnya identifikasi dini terhadap kemungkinan munculnya konflik berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya yang dilaksanakan pada Februari lalu. 

“Langkah pertama adalah segera mengidentifikasi potensi konflik menjelang, saat pelaksanaan, dan setelah pencoblosan serta penghitungan suara,” ungkapnya.

Arahan kedua adalah memperkuat komunikasi dengan simpul-simpul sosial, baik dari partai politik maupun elemen masyarakat lainnya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif dan memperkuat kerukunan di tengah masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menginginkan agar kolaborasi antara Pemda, TNI-Polri, komunitas intelijen, serta penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, semakin ditingkatkan,” lanjut Velix. 

Ini menjadi arahan ketiga yang bertujuan untuk memastikan koordinasi yang solid di lapangan.

Selain itu, Velix Wanggai menyarankan penetapan juru bicara resmi yang bertugas memberikan informasi terkini kepada publik terkait persiapan dan pelaksanaan Pemilu. 

“Dengan adanya juru bicara, informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih jelas dan terukur,” katanya menjelaskan arahan keempat.

Penjabat Gubernur juga mengingatkan pentingnya perhatian khusus pada daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan. Mitigasi dini dan deteksi potensi kerawanan menjadi langkah kelima yang harus dilakukan untuk mencegah meluasnya gangguan keamanan.

Untuk arahan keenam, pemerintah diminta untuk mempersiapkan dukungan anggaran dan fasilitas lainnya guna mencegah potensi konflik atau kekerasan. Dukungan ini sangat krusial dalam menciptakan suasana Pemilu yang aman dan tertib.

Terakhir, Velix Wanggai menekankan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam menciptakan Pemilu yang damai dan aman. “MRP memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya Pilkada yang kondusif,” tutupnya.

Arahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang, saat, dan setelah Pilkada 2024 di Papua Pegunungan. (KAISAR/RAFI)

OASE

INFOGRAFIS

WARGANET

Trending