Survei Litbang Kompas: 69,7 Persen Warga Ingin Pilpres dan Pilkada Tak Digelar Serentak

AKTUALITAS.ID – Hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan mayoritas warga Indonesia, sebanyak 69,7 persen, menginginkan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak dilaksanakan secara serentak dalam tahun yang sama. Sementara itu, sekitar 28,5 persen responden menolak ide tersebut, dan 1,8 persen lainnya tidak memberikan jawaban atau tidak tahu.

Survei ini dilaksanakan pada 2 hingga 5 Desember 2024 dengan melibatkan 625 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan sampel yang ditentukan secara acak sesuai dengan proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ± 3,92 persen, survei ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas.

“Sebanyak 69,7 persen responden dalam jajak pendapat ini setuju jika pemilu dan pilkada tidak lagi dilaksanakan serentak di tahun yang sama,” ungkap Litbang Kompas dalam laporannya.

Sebagai informasi, pada tahun ini, tahapan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 berjalan beririsan dengan pelaksanaan pilkada. Pemilu nasional dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024, sementara tahapan pilkada serentak akan dimulai pada akhir Februari dan pencoblosan dijadwalkan pada 27 November 2024.

Penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kini menghadapi beban yang berat. Di Jawa Barat, tercatat bahwa 133 petugas penyelenggara Pemilu 2024 meninggal dunia, sedangkan di Jawa Timur, jumlah petugas yang meninggal mencapai 30 orang, dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling banyak terpengaruh.

Pengumpulan data fakta ini menunjukkan pandangan masyarakat untuk mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu di masa mendatang dengan memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dari pilkada. (Enal Kaisar)