Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Ahok: “Rakyat Cuma Jadi Penonton!

AKTUALITAS.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab disapa Ahok, secara tegas menolak wacana mengenai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, hal ini akan mengembalikan praktik politik yang tidak sehat yang pernah terjadi di masa Orde Baru.

“Kan dari dulu saya tolak. Iya dong, alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru,” ungkap Ahok saat memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024). Ia menekankan bahwa pemilihan kepala daerah seharusnya berjalan secara demokratis, di mana rakyat memiliki suara dan hak untuk memilih pemimpin mereka, bukan hanya menjadi penonton.

Ahok berpendapat bahwa jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka rakyat tidak akan memiliki andil yang signifikan dalam proses pemilihan, dan hasilnya akan membuat masyarakat merasa diabaikan. “Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, enggak peduli,” tambahnya.

Kritik Ahok ini muncul di tengah wacana yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang beralasan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung menghabiskan anggaran yang besar, sehingga sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan pangan.

Ahok juga memperingatkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan membuka ruang bagi praktik politik yang tidak etis, di mana keputusan dapat dibuat berdasarkan kesepakatan di antara ketua umum partai politik. “Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan,” tegas Ahok, mengingatkan kembali masa kelam yang pernah dilalui bangsa ini.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah isu baru dalam politik Indonesia. Sebelumnya, gagasan serupa juga pernah muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua MPR saat itu, Bambang Soesatyo.

Dengan berbagai pandangan yang ada, diskusi mengenai wacana ini diharapkan dapat memicu dialog yang konstruktif tentang demokrasi dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan pemimpin daerah. (Damar Ramadhan)