Bagja Ajak Mahasiswa Jadi Garda Pengawas Pemilu

AKTUALITAS.ID – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja melontarkan peringatan keras soal bahaya politik uang yang dinilainya menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi Indonesia. Di hadapan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Bagja menegaskan praktik “serangan fajar” bukan sekadar pelanggaran pemilu, melainkan racun yang bisa merusak integritas negara.

Dalam diskusi bersama mahasiswa, Bagja menyoroti maraknya praktik politik uang yang terus membayangi setiap momentum pemilu. Ia menegaskan, dampak politik uang jauh lebih berbahaya daripada sekadar pelanggaran administratif karena bisa melahirkan pemimpin yang bekerja demi mengembalikan modal politik, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Politik uang adalah racun dalam demokrasi kita. Jika pemimpin lahir dari proses transaksional, maka kebijakan yang dihasilkan ke depan berpotensi besar hanya untuk mengembalikan modal kampanye, bukan untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Bagja di hadapan peserta diskusi.

Bagja juga mengingatkan bahwa sanksi terhadap pelaku politik uang tidak main-main. Selain ancaman pidana, pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dapat didiskualifikasi dari kontestasi pemilu.

Menurutnya, praktik membeli suara rakyat tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga merendahkan martabat pemilih yang seharusnya menentukan pilihan berdasarkan gagasan dan rekam jejak calon pemimpin.

Dalam kesempatan itu, Bagja secara khusus meminta mahasiswa untuk turun langsung mengawal jalannya demokrasi. Ia menilai generasi muda memiliki posisi strategis sebagai pengawas partisipatif di tengah meningkatnya potensi pelanggaran pemilu.

Mahasiswa diminta tidak bersikap apatis terhadap praktik-praktik kotor politik di lapangan. Bagja bahkan mendorong kader HMI berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran kepada Bawaslu demi menjaga kemurnian suara rakyat.

“Mahasiswa harus tetap menjaga independensi dan idealisme sebagai kontrol sosial dalam mengawal setiap tahapan pesta demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan Bagja itu menjadi alarm keras menjelang berbagai agenda politik nasional, ketika isu politik uang dan mobilisasi suara masih menjadi tantangan besar dalam sistem demokrasi Indonesia. (Mun)