Penempatan Kader PSI di FOLU Diprotes, Golkar: Jangan Rusak Tata Kelola Pemerintahan

AKTUALTIAS.ID – Ketegangan politik kembali mencuat setelah politisi senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengekspresikan kekecewaannya atas penunjukan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran pengurus organisasi FOLU Net Sink 2030. Organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi dan mengendalikan perubahan iklim menjelang tahun 2030.

Firman dengan tegas menyatakan posisi dalam organisasi ini seharusnya diisi oleh individu-individu yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kelestarian kehutanan, bukan sekadar kader politik. Ia mengingatkan bahwa langkah Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang memasukkan kader PSI ke dalam kepengurusan malah merusak sistem dan tata kelola pemerintahan.

“Pranata pemerintahan seharusnya tidak dijadikan alat politik ataupun instrumen untuk kepentingan kelompok tertentu yang melanggar UU,” ungkap Firman dalam keterangan resmi yang dirilis pada Minggu, (9/3/2025). Ia mengkhawatirkan bahwa rekrutmen yang tidak berdasarkan meritokrasi ini akan melemahkan posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya memiliki kesempatan yang adil.

Firman juga menyerukan kepada Presiden Prabowo untuk mengambil sikap tegas terhadap fenomena ini agar tidak menambah kebangkitan kekecewaan di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Ia menilai pentingnya penguatan sistem rekrutmen pegawai pemerintahan yang transparan dan berkompeten agar tidak ada lagi ketidakpuasan oleh publik ke depan.

Dalam enejangan pengurus FOLU, nama-nama kader PSI yang muncul juga menarik perhatian, seperti Andy Budiman yang menjabat sebagai Dewan Penasihat Ahli dan beberapa kader lainnya yang akan menerima gaji tinggi. “Ini jelas menunjukkan bahwa saat ini, jabatan pemerintah dapat diakses dengan cara yang kurang transparan,” tegasnya.

Desakan dan kritik dari Golkar ini menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam mengenai proses politik yang berlangsung, dan membuka diskusi yang lebih luas tentang integritas dalam pengisian jabatan publik di Indonesia. (Mun/ Ari Wibowo)