Prabowo Copot Immanuel Ebenezer, Pengamat Nilai PDIP Tak Akan Isi Kursi Wamenaker

AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian Noel diteken pada Jumat (22/8/2025).

“Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai wakil menteri ketenagakerjaan,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan.

Pencopotan Noel memunculkan wacana mengenai siapa yang akan menggantikan posisinya di Kabinet Merah Putih. Isu yang bergulir menyebut PDI Perjuangan berpeluang mengisi kursi tersebut, meski pengamat menilai hal itu sulit terwujud.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle kabinet pasca pemberhentian Noel sangat mungkin terjadi. Namun ia menegaskan, peluang PDIP bergabung dalam pemerintahan hampir tertutup.

“Reshuffle kabinet tampaknya tidak akan melibatkan PDIP. Sebab, PDIP pada kongres yang baru dilaksanakan telah memutuskan berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang. Selain itu, keberadaan Gibran Rakabuming Raka di kabinet menjadi faktor penghalang,” ujar Jamiluddin, Sabtu (23/8/2025).

Menurutnya, hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi dan keluarga sudah renggang sejak Gibran maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Hal ini kian memperkuat alasan mengapa partai berlambang banteng itu menutup pintu untuk masuk kabinet.

Meski demikian, Jamiluddin menilai Presiden Prabowo tetap memiliki opsi melakukan penyegaran di kabinet dengan memilih figur lain di luar PDIP untuk mengisi jabatan Wamenaker.

Sementara itu, pemerintah menegaskan urusan hukum Noel sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Prasetyo Hadi menambahkan, kasus tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran kabinet agar berhati-hati dan mengedepankan integritas dalam bekerja untuk rakyat. (Ari Wibowo/Mun)