Saiq Iqbal: Jangan Bidik Agenda Tersembunyi Menurunkan Kapolri

AKTUALITAS.ID – Di tengah pusaran isu pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pasca-demo anarkis akhir Agustus 2025, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, angkat bicara. Dengan tegas, ia menolak agenda penurunan Kapolri, namun justru menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi institusi Polri secara menyeluruh.

“Kita mendukung reformasi kepolisian, perbaikan lembaga. Tetapi jangan bidik agenda tersembunyi menurunkan Kapolri, kami menolak,” kata Iqbal di Semarang, menegaskan posisi partainya.

Menurut Said Iqbal, reformasi yang dibutuhkan Polri harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada pergantian pucuk pimpinan. Ia berharap, ke depan, Polri dapat bertransformasi menjadi komponen alat keamanan dan ketertiban yang lebih berwibawa dan dipercaya masyarakat.

Iqbal juga menyoroti loyalitas Kapolri saat ini. “Setahu saya, Kapolri setia kepada Presiden Prabowo Subianto. Sudah jelas kemarin mengatasi keadaan di Indonesia saat kerusuhan bersama TNI. Jadi, silakan sampaikan aspirasi, tetapi jangan buat perpecahan,” ungkapnya, mengimbau semua pihak untuk menjaga kondusivitas.

Mengenai aksi demonstrasi anarkis yang terjadi beberapa waktu lalu, Partai Buruh juga menyatakan penolakannya. Iqbal menilai tindakan perusakan, pembakaran, dan kekerasan yang dilakukan para demonstran sudah sangat kelewatan. Ia mengingatkan masyarakat bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus mematuhi undang-undang dan dilakukan secara damai.

“Kita menolak anarkisme dan kekerasan dalam menyampaikan pendapat. Boleh demo, tapi harus konstitusional, damai, anti kekerasan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang dikabarkan akan segera membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Langkah ini merupakan respons terhadap tuntutan reformasi kepolisian yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang di dalamnya terdapat sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama. Dengan demikian, tuntutan reformasi menjadi agenda yang lebih luas, melampaui isu pergantian individual di tubuh Polri. (Ari Wibowo/Mun)