Survei LSI Denny JA: Mayoritas Konstituen Partai Tolak Pilkada DPRD

AKTUALITAS.ID – Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat pemilih partai politik menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Survei yang dirilis Rabu (7/1/2025) mengungkapkan bahwa penolakan datang dari berbagai konstituen partai, berbeda dengan sikap sebagian elite politik yang mendukung usulan tersebut. Peneliti LSI Denny JA, Adrian Sopa, menegaskan bahwa akar rumput partai politik tidak sejalan dengan elitnya.

“Misalnya Gerindra, mayoritas bahkan angkanya lebih tinggi, 74,5 persen tidak setuju sama sekali. Kemudian PDIP, 57 persen tidak setuju sama sekali. Begitu juga dengan PKB, 67,5 persen menyatakan tidak setuju. Bahkan Partai Golkar, yang dianggap sebagai pengusul ide ini, pemilihnya juga menyatakan penolakan atau kurang setuju,” jelas Adrian dalam survei daring.

Adrian menambahkan, mayoritas konstituen partai menolak wacana Pilkada DPRD, termasuk pemilih Prabowo Subianto. “Data ini memperlihatkan bahwa apa yang disuarakan oleh elit partai ternyata belum diamini oleh grassroots atau pemilih partai yang bersangkutan,” tegasnya.

Sebelumnya, survei nasional LSI mencatat sebanyak 66,1% responden menyatakan tidak setuju dengan usulan Pilkada DPRD. Sementara 28,6% menyatakan setuju atau sangat setuju, dan 5,3% memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Adrian, angka penolakan tersebut tergolong tinggi karena melampaui ambang batas 65%. “Angka ini bukan angka kecil, melainkan masif dan sistemik. Dalam opini publik, ketika melewati batas 60% berarti efeknya sudah besar,” ujarnya.

Survei dilakukan dengan metode Multi-stage Random Sampling terhadap 1.200 responden melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei ±2,9% dengan periode pengumpulan data pada 10–19 Oktober 2025.

Dengan hasil ini, wacana Pilkada DPRD menghadapi tantangan besar dari opini publik yang kuat menolak, termasuk dari basis pemilih partai politik sendiri. (Mun)