Hasto: Perubahan UU Picu Kekhawatiran Demokrasi

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengaku menerima banyak keluhan dari kalangan masyarakat sipil terkait sejumlah perubahan undang-undang, terutama revisi Undang‑Undang TNI dan Undang‑Undang KPK.

Hasto menyebut keluhan tersebut bahkan ia terima ketika sedang berada di dalam penjara. Menurutnya, sejumlah tokoh dari kalangan civil society mempertanyakan arah demokrasi Indonesia setelah berbagai perubahan regulasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

“Saat saya berada di dalam penjara, saya menerima banyak komplain dari para civil society terkait Undang-Undang TNI yang praktis berjalan mulus,” kata Hasto saat berbicara dalam dialog nasional yang digelar DPP GMNI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Selain revisi UU TNI, Hasto juga menyinggung sejumlah regulasi lain yang memicu kritik publik. Beberapa di antaranya adalah revisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan aturan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga regulasi yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Hasto, rangkaian perubahan regulasi tersebut memunculkan kekhawatiran adanya kekuatan tertentu yang berupaya menggeser semangat reformasi yang selama ini menjadi fondasi demokrasi Indonesia.

Ia menilai kondisi politik saat ini membuat sebagian kalangan mulai mempertanyakan apakah Indonesia membutuhkan Reformasi 2.0, mengingat munculnya berbagai gejala yang dianggap menjauh dari semangat reformasi yang diperjuangkan sejak akhir 1990-an.

Hasto juga menyinggung pandangan pemikir kebhinekaan Sukidi yang menilai bahwa sejak periode kedua pemerintahan Joko Widodo, fenomena otoritarian populis semakin terlihat dalam praktik politik.

Menurut pandangan tersebut, hukum sering kali digunakan sebagai pembenar terhadap kebijakan yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi.

Hasto menambahkan bahwa selama berada di penjara, ia juga sempat membaca karya ilmuwan politik Steven Levitsky, termasuk buku terkenal berjudul How Democracies Die yang membahas berbagai tanda kemunduran demokrasi di berbagai negara.

Ia menilai diskursus mengenai masa depan demokrasi Indonesia perlu terus dibuka agar publik dapat mengawasi arah kebijakan politik dan hukum di Tanah Air. (Bowo/Mun)