Pakar Ingatkan Menhan Jangan Masuk Ranah Lain

AKTUALITAS.ID – Sejumlah pengamat dan akademisi mengingatkan agar Menteri Pertahanan tetap fokus pada mandat utama pengelolaan pertahanan negara dan tidak melebar ke ranah kebijakan di luar tugas pokok dan fungsinya.

Pengamat kebijakan publik Gian Kasogi menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Youth Congress di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia menyoroti munculnya persepsi di masyarakat bahwa Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan sering terlibat dalam berbagai agenda yang tidak berkaitan langsung dengan sektor pertahanan.

Menurut Gian, seorang menteri seharusnya tetap bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan oleh presiden serta fokus pada tugas utama yang telah ditetapkan.

“Ketika ruang geraknya terlalu jauh masuk ke wilayah politik ekonomi atau bisnis, maka muncul pertanyaan publik tentang batas peran dan desain kekuasaan dalam pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo, menegaskan bahwa penguatan sektor pertahanan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto harus tetap berada dalam koridor demokrasi.

Ia menilai pertahanan negara yang kuat tidak hanya bergantung pada penguatan institusi militer semata, tetapi juga harus memastikan peran masyarakat sipil tetap menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi.

“Pertahanan negara yang kuat bukan hanya soal memperkuat TNI atau aparat keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat sipil tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi,” kata Heru.

Pendapat serupa disampaikan pakar militer dan hubungan internasional Connie Rahakundini Bakrie. Ia menilai strategi keamanan nasional perlu dirumuskan secara terukur di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar dunia.

Menurut Connie, Kementerian Pertahanan perlu memfokuskan kebijakan pada tiga pilar utama, yakni konsolidasi kekuatan militer, pengembangan industri pertahanan nasional, serta strategi menghadapi dinamika geopolitik global.

Di sisi lain, Dosen Hubungan Internasional Universitas Nasional, Robi Nurhadi, mengingatkan bahwa kebijakan pertahanan yang terlalu melebar ke sektor lain dapat menimbulkan risiko kaburnya prioritas strategis negara.

“Kebijakan pertahanan harus diarahkan pada penguatan kapasitas strategis negara, bukan justru mengaburkan prioritas utama,” ujarnya.

Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menjaga fokus kebijakan pertahanan agar tetap berada dalam koridor konstitusional serta mendukung stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang. (Bowo/Mun)