Erna: Kesejahteraan Rescuer Harus Prioritas

AKTUALITAS.ID – Ironi menyayat hati terungkap di Gedung DPR RI. Alih-alih melengkapi peralatan penyelamatan nyawa, anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tahun 2027 justru mengalokasikan dana fantastis untuk kantong jenazah, sementara bujet alat Search and Rescue (SAR) dibuat nol rupiah!

Fakta mengejutkan ini dibongkar langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem, Erna Sari Dewi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sestama BMKG dan Basarnas di Senayan, Selasa (8/9/2026).

Erna mengaku sampai harus mengucek mata melihat minimnya angka yang dialokasikan pemerintah untuk ujung tombak penyelamatan nyawa rakyat tersebut.

“Saya pikir (anggarannya) 11,56. Ternyata mata saya itu silinder. Saya zoom, ternyata anggaran ini hanya 1,56. Ini cukup membuat saya terkaget-kaget,” ungkap Erna tak habis pikir.

Kritik Erna semakin tajam saat membedah rincian anggaran. Ia menyoroti kosongnya dana untuk peralatan vital seperti rescue truck, mobil rescue, drone, radar, hingga alat high angle rescue.

Sebaliknya, anggaran untuk pengadaan kantong jenazah justru disetujui hingga menyentuh angka Rp1,9 miliar. Hal ini memicu kecurigaan dan sindiran pedas dari Erna.

“Bagaimana bisa bekerja maksimal melakukan search and rescue kalau tidak didukung peralatan? Ini seolah-olah di pemikiran saya, alat-alat itu sengaja tidak terpenuhi, nanti kerjanya di belakang saja. Masukkan saja di kantong mayat. Kenapa kantong mayatnya banyak banget, sementara peralatannya malah tidak ada di 2027?” cecar Erna tajam.

Tak hanya soal alat tempur yang nihil, kesejahteraan personel Basarnas pun terancam. Terdapat defisit belanja pegawai hingga Rp377 miliar untuk ribuan CPNS dan PPPK baru. Padahal, mereka adalah garda terdepan yang mempertaruhkan nyawa di lapangan.

Nasib serupa dialami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Erna membeberkan fakta miris di mana BMKG dibebani backlog (kekurangan) anggaran sebesar Rp2,5 triliun, padahal pagu yang tersedia hanya sekitar Rp2 triliun.

Lebih parah lagi, terdapat defisit biaya pemeliharaan sebesar Rp377 miliar. Negara yang sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk membeli teknologi canggih pendeteksi bencana, kini tak punya cukup uang untuk merawatnya.

“Kita kan sudah menganggarkan triliunan untuk peralatan canggih di BMKG. Tanpa perawatan, ini bisa jadi stranded assets (aset telantar/rongsokan),” tegasnya memperingatkan.

Menutup kritik tajamnya, Erna menuntut pemerintah tidak lagi menganaktirikan anggaran kebencanaan. Ia juga secara khusus mendesak pembangunan pos BMKG di wilayah terluar seperti Pulau Enggano, Bengkulu, agar masyarakat tak mengalami “kiamat informasi” alias blank spot saat bencana menerjang.

“Kesiapsiagaan itu tidak dilakukan setelah bencana terjadi. Anggaran kedua lembaga ini harus jadi perhatian khusus pemerintah!” pungkas Erna memberi ultimatum. (Mun)