Gulam Sharon Bongkar Masalah BBM di Pontianak

AKTUALITAS.ID – Karut-marut distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di daratan Kalimantan memantik reaksi keras dari Senayan. Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, membongkar habis-habisan tingginya ongkos logistik yang mencekik akibat rantai distribusi yang tidak masuk akal.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan Dirut Pertamina Patra Niaga, Selasa (8/9/2026), Sharon menyoroti nasib warga daerah pemilihannya di Kalimantan Barat yang harus menelan pil pahit mahalnya biaya angkut BBM.

Bayangkan saja, suplai BBM untuk wilayah pelosok seperti Sintang, Melawi, Sanggau, hingga Kapuas Hulu seluruhnya masih bertumpu dari depot Pontianak. Jarak tempuhnya? Bisa mencapai 700 kilometer!

“Saat ini BBM tidak bisa masuk, jadi semuanya di-cover dari Pontianak. Jarak tempuh yang ekstrem ini bikin biaya transportasi melambung tinggi. Belum lagi kalau air sungai surut saat kemarau, distribusi otomatis lumpuh,” cecar Sharon di ruang rapat Komisi XII.

Politisi Partai NasDem ini tak sekadar melempar kritik, tapi juga menyodorkan solusi tajam: lokalisasi produksi Biodiesel B50. Ia menantang Dirjen EBTKE untuk menyediakan mesin pengolahan yang efisien agar B50 bisa diproduksi langsung di kabupaten, bukan lagi terpusat di satu titik.

Potensinya sudah ada di depan mata. Sharon mencontohkan Kabupaten Sintang yang memiliki 12 pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO melimpah. Jika ekosistem B50 dibangun di sana, otomatis rantai distribusi terpangkas drastis.

“Dengan adanya B50 disalurkan langsung dari depot Sintang, biaya transportasi bisa ditekan habis-habisan. Kalau bisa EBTKE punya mesin efisien yang bisa ditaruh di tiap titik sebaran,” tegasnya. Menurutnya, konsep ini juga wajib diterapkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang kerap krisis BBM saat musim kemarau tiba.

Kritik tajam Sharon berlanjut ke sistem kuota BBM di tingkat SPBU yang saat ini dipegang oleh BPH Migas. Ia menyoroti fenomena salah sasaran saat terjadi kelangkaan BBM di daerah.

Menurut Sharon, ketika minyak langka dan warga mengamuk, Pertamina selalu menjadi samsak amarah publik. Padahal, kewenangan penentuan kuota hingga ke tingkat SPBU ada di tangan BPH Migas.

“Kalau ada demo dan kekurangan minyak, yang kena demo ini Pertamina. Masyarakat itu tidak tahu apa itu BPH Migas!” sentilnya pedas.

Oleh karena itu, Sharon mendesak perombakan kewenangan. Ia mengusulkan agar BPH Migas cukup mengatur kuota di level kabupaten atau kecamatan saja. Sementara urusan teknis pembagian ke masing-masing SPBU dikembalikan penuh kepada Pertamina, yang dinilai lebih paham kondisi infrastruktur di lapangan.

“Saya usulkan ini dikembalikan lagi ke Pertamina. Biar BPH sampai kabupaten saja. Sisanya per titik SPBU biar Pertamina yang atur sendiri, agar pasokan merata dan tidak ada lagi yang jadi korban salah sasaran,” pungkasnya. (Mun)