Sudjatmiko Nilai Penggabungan Badan Geologi dan BMKG Bisa Perkuat Mitigasi Bencana

AKTUALITAS.ID – Wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mulai mendapat sorotan dari DPR RI. Integrasi dua lembaga yang sama-sama memegang peran penting dalam informasi kebencanaan itu dinilai berpotensi mempercepat koordinasi dan memperkuat sistem mitigasi bencana di Indonesia.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Sudjatmiko menilai penggabungan Badan Geologi dan BMKG memiliki sisi positif dan negatif. Namun, dari perspektif mitigasi bencana, integrasi kedua lembaga berpotensi membuat pertukaran informasi dan koordinasi menjadi lebih efektif.

“Sebenarnya ada plus minus ya, tapi kalau saya lihat dari positifnya, Geologi ini kan badan yang meneliti pergerakan dan juga kandungan bumi,” kata Sudjatmiko kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, Badan Geologi memiliki peran penting dalam memantau dan meneliti kondisi serta dinamika bumi. Sementara BMKG berfokus pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika, termasuk penyediaan informasi mengenai berbagai kondisi yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat.

Di negara yang berada di kawasan rawan gempa, tsunami, erupsi gunung api, banjir, dan cuaca ekstrem, kecepatan pertukaran informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas mitigasi.

Sudjatmiko menilai irisan tugas kedua lembaga dalam konteks kebencanaan dapat menjadi dasar untuk memperkuat sinergi melalui integrasi kelembagaan.

“Jadi kalau dimerger itu BMKG dan Badan Geologi itu mungkin bisa lebih mudah sinerginya,” ujarnya.

Menurut dia, penggabungan dua lembaga tersebut berpotensi menyederhanakan jalur koordinasi dalam membaca dan menganalisis berbagai potensi bencana.

BMKG selama ini berperan dalam penyediaan prakiraan dan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika. Sementara Badan Geologi memiliki fungsi terkait penelitian kondisi bumi dan aktivitas geologi.

Integrasi informasi dari dua sektor itu dinilai dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam melakukan deteksi, analisis, hingga langkah antisipasi terhadap ancaman bencana.

“Kalau BMKG ini prakiraan, jadi memperkirakan asumsi seperti itu. Nah, ini mungkin kalau digabung ini bisa jadi bagus dalam artian koordinasi lebih mudah,” kata Sudjatmiko.

Meski demikian, Sudjatmiko mengingatkan bahwa penggabungan lembaga tidak boleh berhenti pada perubahan struktur dan administrasi.

Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan integrasi tersebut benar-benar menghasilkan sistem informasi kebencanaan yang lebih cepat, koordinasi yang lebih solid, serta mitigasi yang semakin akurat.

Sebab, perubahan struktur tanpa perbaikan sistem berpotensi hanya memindahkan persoalan dari satu lembaga ke lembaga lain.

Karena itu, apabila wacana merger benar-benar direalisasikan, pemerintah dituntut memastikan seluruh sistem, sumber daya manusia, teknologi, hingga mekanisme pertukaran informasi dapat terintegrasi secara efektif.

“Jadi nanti antisipasi dan mitigasi untuk kebencanaan bisa lebih cepat dan akurat,” pungkas Sudjatmiko.

Wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG kini membuka perdebatan baru tentang masa depan tata kelola kebencanaan Indonesia. Pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah dua lembaga perlu disatukan, tetapi apakah integrasi tersebut benar-benar mampu membuat negara bergerak lebih cepat ketika ancaman bencana datang.

Di tengah tingginya risiko bencana di Indonesia, efektivitas koordinasi dan kecepatan informasi menjadi taruhan utama. Sebab dalam situasi darurat, keterlambatan membaca ancaman dan mengambil langkah mitigasi bisa membawa konsekuensi besar bagi keselamatan masyarakat. (Mun)