Sudjatmiko: Infrastruktur Jabar Jangan Jalan di Tempat

AKTUALITAS.ID – Status Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tampaknya berbanding terbalik dengan kecepatan pembangunan infrastrukturnya. Realitas pahit ini dibongkar habis tanpa ampun oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, yang menuding ego sektoral dan lambannya kinerja pemerintah daerah (Pemda) sebagai biang kerok mandeknya berbagai proyek strategis.

Saat melakukan Kunjungan Kerja di Gedung Pakuan, Bandung, Sudjatmiko mengultimatum Pemprov Jabar dan jajaran kabupaten/kota agar berhenti bekerja secara parsial alias jalan sendiri-sendiri. Menurutnya, proyek pusat sering kali menjadi korban akibat Pemda yang tidak becus mengeksekusi urusan administratif sejak awal.

Sudjatmiko menunjuk satu penyakit kronis birokrasi daerah yang tak kunjung sembuh, yaitu lambannya penyelesaian pembebasan lahan. Akibat ketidakmampuan Pemda menyelesaikan konflik tanah, anggaran raksasa yang sudah dikucurkan kementerian teknis dari pusat akhirnya mengendap tak terpakai dan memicu pemborosan anggaran negara.

Ia mencontohkan proyek pembangunan flyover di Kota Bekasi. Secara teknis, pusat sudah siap 100 persen. Namun, proyek tersebut tertahan di tempat hanya karena Pemda setempat lelet membereskan urusan pembebasan lahan!

“Jangan sampai proyek yang sudah siap justru tertahan karena persoalan administratif. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan kesiapan diselesaikan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai!” tegas Sudjatmiko dengan nada tinggi, dikutip Senin (6/7/2026).

Tak hanya soal jalan, legislator PKB ini juga menyerang balik Pemda di Jabar terkait bencana banjir hidrometeorologi yang rutin merendam pemukiman warga. Sudjatmiko menilai, penanganan banjir di Jabar selama ini gagal karena Pemda hanya sibuk membangun proyek fisik, tapi buta terhadap hancurnya kawasan resapan air.

Ia menegaskan, banjir menahun di Jabar adalah akibat dari lemahnya penataan ruang, pembiaran alih fungsi lahan secara liar, dan absennya solusi hunian layak bagi warga di bantaran sungai.

Di akhir kalimatnya, Sudjatmiko melempar sindiran menohok dengan meminta Pemda Jabar mempercepat penyusunan dokumen kriteria kesiapan (readiness criteria). Jika dokumen perencanaan dibuat asal-asalan, jangan harap daerah di Jabar bisa mendapatkan kucuran dana segar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).

Komisi V DPR RI menegaskan akan terus mengawasi dan “mencambuk” kinerja kepala daerah di Jabar agar proyek tidak dikorupsi dan selesai tepat waktu. (Mun)