NASIONAL
YLBHI : RUU Perampasan Aset Dinilai Rawan Kriminalisasi Aktivis
AKTUALITAS.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan peringatan keras terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Organisasi bantuan hukum tersebut mendukung upaya negara memburu hasil kejahatan, tetapi mengingatkan agar regulasi baru itu tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan dan pembungkaman masyarakat sipil.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menegaskan kewenangan besar yang diberikan kepada aparat untuk melacak, memblokir rekening, menyita, hingga merampas aset harus dibarengi mekanisme pengawasan yang kuat serta perlindungan hak asasi manusia.
“Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya,” kata Isnur, Jumat (20/11/2026).
Peringatan tersebut muncul setelah YLBHI menelaah draf Timus-Timsin RUU Perampasan Aset tertanggal 16 November 2026. Berdasarkan pengalaman pendampingan hukum selama ini, YLBHI menilai sejumlah ketentuan dalam rancangan undang-undang tersebut masih menyimpan risiko serius terhadap perlindungan hak warga negara.
Menurut YLBHI, kewenangan pidana dalam aturan tersebut berpotensi bersinggungan dengan berbagai kasus yang selama ini menyangkut konflik agraria, perjuangan masyarakat adat, gerakan lingkungan hidup, hingga aksi protes masyarakat sipil.
Yang menjadi perhatian utama adalah potensi pemblokiran rekening dan penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi itu dinilai dapat berdampak luas terhadap organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum, hingga kelompok lingkungan hidup.
“RUU harus memuat perlindungan tegas agar rezim perampasan aset tidak menjadi instrumen pembalasan, kriminalisasi, atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil,” tegas Isnur.
Selain itu, YLBHI meminta penghapusan Pasal 30 ayat (5) yang membatasi hak tersangka atau terdakwa berstatus daftar pencarian orang (DPO) untuk mengajukan keberatan atas proses perampasan aset.
Menurut YLBHI, status DPO tidak boleh menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh bantuan hukum maupun menguji dasar hukum penyitaan aset yang dilakukan negara.
Lembaga tersebut juga menyoroti mekanisme pembuktian terbalik yang dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai standar pembuktian awal yang ketat dari negara.
“Mekanisme pembuktian terbalik tidak boleh menjadi izin untuk menyita lebih dulu dan mencari pembenaran kemudian,” ujar Isnur.
YLBHI juga mendesak agar pengawasan pengadilan diperkuat, termasuk dalam menguji keterkaitan aset dengan tindak pidana, proporsionalitas penyitaan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat perkara.
Tak hanya itu, organisasi tersebut meminta jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi advokat dengan klien, sumber jurnalistik, data korban, saksi, hingga dokumen pendampingan hukum.
Dalam kajian mereka, YLBHI menilai ketentuan sanksi terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan masih belum cukup kuat. Apabila terjadi pemblokiran rekening atau penyitaan yang tidak sah, harus ada konsekuensi hukum yang nyata.
“Harus ada akibat hukum nyata: pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban individual aparat,” tegasnya.
Atas berbagai catatan tersebut, YLBHI mendesak DPR dan pemerintah membuka secara transparan draf resmi serta proses pembahasan RUU Perampasan Aset agar partisipasi publik dapat berlangsung secara bermakna.
Menurut Isnur, keberhasilan regulasi ini tidak semata-mata diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas negara, melainkan juga dari kemampuan negara memastikan tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya.
“Perampasan aset harus menghentikan pelaku menikmati hasil kejahatan, bukan menjadi jalan baru untuk menghukum warga sebelum dasar perampasannya dinyatakan sah,” pungkasnya. (Bowo/Mun)
-
NASIONAL20/11/2026 19:30 WIBAngga Usung “HMI Naik Level” di Bursa Ketum PB HMI
-
JABODETABEK20/11/2026 22:00 WIBSudah Dianiaya, Siswa Bekasi Justru Dihukum Sekolah
-
RIAU20/11/2026 16:30 WIBPolda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh di Pesisir Bengkalis
-
RIAU20/11/2026 14:30 WIBPolda Riau Gagalkan Pengiriman 9 Kg Sabu ke Pekanbaru
-
NASIONAL20/11/2026 19:00 WIBSMF Siapkan Rp5,8 Triliun untuk Dukung Pembiayaan Rumah Subsidi
-
EKBIS20/11/2026 20:00 WIBIndonesia Gandeng China Ubah Batu Bara Jadi Etanol
-
POLITIK20/11/2026 16:00 WIBMenko Yusril Sebut Ada Indikasi Melumpuhkan Pemerintahan Prabowo
-
DUNIA20/11/2026 21:00 WIBICJ Nyatakan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya

















