POLITIK
Nama Dasco Terseret Kasus Cakra, Rahmat Himran: Tolak Cawapres Antikritik
AKTUALITAS.ID – Gerakan Pemuda Nasionalis (GPN) mengecam dugaan penjemputan paksa dan kekerasan terhadap Cakra Adinegara. Ketua Umum GPN, Rahmat Himran, mendesak dugaan tersebut diusut secara transparan dan mengingatkan pemerintah agar kebebasan menyampaikan kritik tetap dilindungi.
Kasus ini mencuat setelah keluarga Cakra menyampaikan bahwa sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota Tim Siber Polda Metro Jaya mendatangi kediaman mereka sekitar pukul 01.00 WIB, Jumat (20/11/2026).
Istri Cakra, Intan Es Dewanti Negara, menyebut tujuh orang datang ke rumah dan membawa Cakra tanpa memperlihatkan surat pemanggilan resmi. Melalui unggahan di media sosial, Intan juga mengaku Cakra mengalami kekerasan. Ia menyatakan dirinya, yang saat itu menggendong bayi, terdorong hingga terjatuh, sementara ibu mertuanya disebut mengalami perlakuan serupa.
Keterangan tersebut masih merupakan klaim pihak keluarga. Perlu ada konfirmasi dari kepolisian dan pihak-pihak terkait untuk memastikan kronologi serta dasar tindakan yang dilakukan.
GPN menilai, apabila dugaan itu terbukti, peristiwa tersebut dapat menjadi persoalan serius bagi kebebasan berekspresi dan prinsip negara hukum. Rahmat menegaskan kritik terhadap pejabat maupun tokoh publik semestinya dijawab dengan penjelasan, bukan intimidasi.
“Jangan sampai negara ini kembali lagi ke rezim Orde Baru, antikritik. Kritik sedikit ditangkap, kritik sedikit ditangkap,” kata Rahmat dalam siaran pers, Sabtu (21/11/2026).
Polemik ini turut menyeret nama Sufmi Dasco Ahmad setelah Cakra sebelumnya disebut mengunggah informasi mengenai rekam jejak bisnis Dasco yang dikaitkan dengan Golden Oasis Entertainment di Kamboja. Namun, hubungan antara unggahan tersebut dan dugaan penjemputan Cakra belum dapat dipastikan.
Dalam pernyataannya, GPN juga menyampaikan penolakan terhadap figur yang dinilai antikritik untuk menduduki jabatan strategis, termasuk sebagai calon wakil presiden. Rahmat mengatakan organisasinya siap menggelar aksi di Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
GPN mendesak aparat memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan penjemputan itu, termasuk identitas petugas, dasar hukum tindakan, dan kondisi Cakra. (Bowo/Mun)
-
NASIONAL20/11/2026 19:30 WIBAngga Usung “HMI Naik Level” di Bursa Ketum PB HMI
-
JABODETABEK20/11/2026 22:00 WIBSudah Dianiaya, Siswa Bekasi Justru Dihukum Sekolah
-
RIAU20/11/2026 16:30 WIBPolda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh di Pesisir Bengkalis
-
NASIONAL20/11/2026 19:00 WIBSMF Siapkan Rp5,8 Triliun untuk Dukung Pembiayaan Rumah Subsidi
-
EKBIS20/11/2026 20:00 WIBIndonesia Gandeng China Ubah Batu Bara Jadi Etanol
-
POLITIK20/11/2026 16:00 WIBMenko Yusril Sebut Ada Indikasi Melumpuhkan Pemerintahan Prabowo
-
DUNIA20/11/2026 21:00 WIBICJ Nyatakan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya
-
POLITIK20/11/2026 17:00 WIBMahfud Minta Sidang Pemilihan Wapres Diundur

















