Kader PPP Khawatir Partai Tersingkir dari Pemilu 2029

AKTUALITAS.ID – Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas. Sejumlah pengurus daerah mengaku khawatir polemik kepengurusan di tingkat pusat dapat berdampak serius hingga berpotensi mengancam keikutsertaan partai dalam Pemilu 2029.

Gejolak internal tengah melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejumlah kader di daerah menyampaikan kekhawatiran bahwa konflik yang terjadi di tingkat pusat dapat berujung pada persoalan administratif yang berpotensi mengancam keikutsertaan partai dalam Pemilu 2029.

Kekhawatiran tersebut dipicu oleh terbitnya sejumlah Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang memberhentikan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 12 provinsi, sekaligus mengesahkan perubahan kepengurusan DPW di 38 provinsi.

SK tersebut diketahui ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, bersama Wakil Sekretaris Jenderal Jabar Idris.

Namun sejumlah kader menilai langkah tersebut tidak lazim. Mereka menyoroti bahwa berdasarkan ketentuan administrasi partai politik, dokumen keputusan strategis seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Ketua DPC PPP Pulau Taliabu, Maluku Utara, Rismanto, meminta DPP segera menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan partai tersebut.

Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi memicu perpecahan internal dan menimbulkan persoalan hukum yang dapat berdampak pada status kepesertaan PPP dalam pemilu mendatang.

“Jika kebijakan ini terus dilanjutkan, bukan tidak mungkin PPP terancam tidak dapat mengikuti pemilu,” kata Rismanto dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Ia juga menegaskan bahwa para pengurus daerah tidak akan tinggal diam apabila polemik ini terus berlanjut. Menurutnya, pengurus DPC di berbagai daerah siap melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan partai di tingkat pusat bahkan menempuh langkah hukum.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Palu Shauqi H. Maskati juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia menduga terdapat agenda tersembunyi di balik kebijakan perubahan kepengurusan tersebut.

Menurut Shauqi, kebijakan tersebut berpotensi memicu konflik berkepanjangan yang justru dapat melemahkan PPP sebagai partai politik berbasis Islam di Indonesia.

Ia pun meminta pimpinan pusat segera menghentikan kebijakan yang dinilai kontroversial tersebut.

Jika tidak ada perubahan sikap dari DPP, Shauqi menyebut para pengurus daerah siap melakukan konsolidasi nasional bersama DPC PPP di seluruh Indonesia guna menyelamatkan masa depan partai.

“Kami tidak ingin PPP gagal ikut Pemilu 2029,” tegasnya.

Situasi ini menambah daftar panjang dinamika internal PPP yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menghadapi konflik kepengurusan. Sejumlah pengamat menilai penyelesaian konflik internal secara cepat dan solid menjadi kunci bagi keberlangsungan partai menjelang kontestasi politik mendatang. (Bowo/Mun)