Mantan Kepala PCO Sebut Pernyataan Saiful Mujani Dinilai Bahaya Demokrasi

AKTUALITAS.ID – Polemik pernyataan pengamat politik Saiful Mujani kian memanas. Mantan Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai pernyataan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan ajakan terang untuk menjatuhkan pemerintah.

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menilai pernyataan yang disampaikan pengamat politik Saiful Mujani telah melampaui batas kritik demokratis dan mengarah pada ajakan menjatuhkan pemerintah.

Hasan menegaskan, pernyataan tersebut tidak bisa dianggap multitafsir karena disampaikan secara utuh dalam sebuah video yang kini viral di ruang publik.

“Itu bukan diduga. Memang itu pernyataannya. Sudah jelas dan tidak dipotong. Video empat menit itu utuh,” ujar Hasan dalam tayangan program Bikin Terang, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, persoalan utama bukan pada kemungkinan terjadinya penggulingan kekuasaan, melainkan dampak dari narasi yang berpotensi dianggap wajar oleh publik, khususnya generasi muda.

Ia mengingatkan, pernyataan semacam itu dapat memicu tindakan di luar mekanisme demokrasi yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan.

“Kalau besok ada yang menggunakan pernyataan itu untuk turun ke jalan, maka banyak konsekuensi hukum yang bisa melekat,” lanjutnya.

Hasan juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang memaknai demokrasi sebagai kebebasan tanpa batas. Menurutnya, demokrasi tetap harus berada dalam koridor hukum dan tertib sosial.

“Demokrasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Ada batasnya, yaitu tertib sosial. Tidak semua hal bisa dibenarkan atas nama kebebasan,” tegasnya.

Ia pun menilai narasi yang berpotensi merusak tatanan demokrasi perlu direspons secara terbuka agar tidak berkembang menjadi legitimasi bagi tindakan di luar sistem.

Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani menjadi sorotan publik setelah video yang menampilkan pandangannya viral di media sosial. Dalam pernyataan tersebut, Saiful disebut meragukan efektivitas mekanisme formal seperti impeachment.

Pernyataan itu pun menuai beragam respons, mulai dari kritik hingga kekhawatiran akan dampaknya terhadap stabilitas politik dan demokrasi.

Polemik ini menambah dinamika diskursus publik terkait batas kebebasan berpendapat dalam demokrasi, sekaligus menguji sejauh mana narasi politik dapat diterima tanpa menimbulkan risiko terhadap stabilitas negara. (Bowo/Mun)