Pengamat: PSI Lebih Andalkan Bajak Kader daripada Kaderisasi

AKTUALITAS.ID – Manuver elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belakangan ini secara terbuka mengaku bangga dan siap menampung “gerbong” kader dari partai politik lain memicu sorotan tajam. Langkah yang kerap diklaim sebagai bentuk daya tarik partai ini justru dinilai sebagai blunder strategi.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai fenomena “membegal” atau membajak kader tetangga bukanlah sebuah prestasi. Sebaliknya, hal itu menjadi indikator kuat adanya kelemahan fundamental di internal partai.

Menurut Jamiluddin, kebanggaan menerima kader bajakan mengisyaratkan gagalnya mesin partai dalam mencetak pemimpin masa depan secara mandiri.

“Padahal menerima kader partai lain mengindikasikan lemahnya sistem kaderisasi internal partai dalam menciptakan pemimpin sendiri. Partai tersebut tak mampu menghadirkan pemimpin yang dapat diterima masyarakat,” kritik Jamiluddin kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Lebih jauh, Jamiluddin menyoroti lambatnya regenerasi di tubuh PSI sejak dinakhodai oleh Kaesang Pangarep. Ia menilai indikasi kegagalan kaderisasi ini tak lepas dari kapasitas kepemimpinan putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Menurutnya, kepemimpinan Kaesang belum mampu berdiri kokoh secara mandiri, sehingga partai merasa perlu menghadirkan sosok Ketua Harian seperti Ahmad Ali untuk menopang manuver politik PSI.

“Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan Kaesang dalam memimpin PSI, termasuk dalam hal kaderisasi,” tuturnya tajam.

Alih-alih memperkuat basis ideologis, strategi merekrut kader jadi dari partai lain—termasuk dari Partai NasDem—dinilai sebagai langkah pragmatis yang berorientasi pada kemenangan instan.

Ironisnya, meski mengklaim sukses menarik sejumlah tokoh pindahan, elektabilitas PSI nyatanya masih jalan di tempat. Berdasarkan sejumlah data survei terbaru, elektabilitas partai berlambang mawar ini masih terpuruk di angka 1,2 persen. Artinya, konsolidasi dengan kader baru tersebut belum berhasil mendongkrak daya tawar PSI di mata pemilih.

Jamiluddin juga membunyikan alarm bahaya bagi internal PSI. Kebijakan “pintu terbuka” bagi politikus luar berisiko tinggi menggerus identitas asli partai dan memicu konflik horizontal. Perebutan posisi strategis antara kader loyalis lama dengan kader pendatang baru berpotensi memicu gesekan panas.

“Masuknya kader partai lain berpotensi menimbulkan gesekan dengan kader lama yang merasa dilangkahi, terutama dalam perebutan posisi strategis di PSI,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia menyarankan agar elite PSI lebih mawas diri dan selektif. Jika terus-menerus menampung eksodus politisi tanpa filter ketat, PSI berisiko kehilangan ruh pergerakannya.

“Kalau hal itu yang terjadi, PSI nantinya akan dijadikan para ‘kutu loncat’ hanya untuk kendaraan politik pribadinya. Tentu hal itu tak diinginkan para pendiri PSI,” pungkas Jamiluddin. (Bowo/Mun)