Golkar Desak Evaluasi Total Badan Gizi Nasional Usai Dadan cs Ditahan

AKTUALITAS.ID – Kasus dugaan korupsi yang menjerat eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memicu reaksi keras dari Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Partai berlambang beringin itu mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, menegaskan bahwa meski program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak bangsa, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara serampangan.

“Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya sangat besar jika dijalankan dengan benar. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan,” ujar Sarmuji, Jumat (5/6/2026).

Sorotan utama Golkar tertuju pada dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut telah mencederai semangat program tersebut. Sarmuji meminta Badan Gizi Nasional memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan dalam penentuan dan pengelolaan titik layanan.

“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung,” tegasnya.

Ia juga menyoroti banyaknya laporan di media sosial terkait kualitas makanan MBG yang dinilai tidak layak, mulai dari porsi kecil, kualitas gizi rendah, hingga standar penyajian yang buruk. Menurutnya, respons perbaikan dari BGN dinilai belum optimal.

Di tengah sorotan tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga eks pejabat BGN sebagai tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Mereka diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN agar yayasan tertentu tetap lolos meski tidak memenuhi syarat. Selain itu, ketiganya juga disebut terafiliasi dengan sejumlah SPPG yang menerima aliran dana hingga miliaran rupiah per hari.

Penyidik juga mengungkap dugaan praktik markup anggaran besar-besaran dalam proyek MBG, termasuk pengadaan 21.801 unit motor listrik dan 32 ribu pasang sepatu. Total nilai pengadaan yang diduga digelembungkan mencapai sekitar Rp1 triliun.

Sarmuji menegaskan, evaluasi harus dilakukan tidak hanya pada pelaksanaan teknis, tetapi juga pada sistem pengawasan dan seluruh rantai distribusi program.

“Tujuannya agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke piring anak-anak, bukan terserap di tengah jalan,” katanya.

Ia menambahkan, pembenahan total diperlukan agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal Presiden Prabowo, yakni memberikan manfaat maksimal bagi siswa di seluruh Indonesia. (Bowo/Mun)