Jokowi Soal Wacana 2 Periode Prabowo-Gibran, PIDP: Sudah Disetujui Prabowo?

AKTUALITAS.ID – Pernyataan politik terkait wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu ketegangan di panggung politik nasional.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung pasangan Prabowo–Gibran untuk dua periode.

Deddy menilai, isu tersebut sarat kepentingan politik dan terlalu dini untuk dibahas, mengingat fokus pemerintahan saat ini masih berada pada penyelesaian persoalan masyarakat.

“Pertanyaannya sederhana, emang Pak Prabowo sudah pasti mau? Tanya dulu dong sebelum kampanye,” ujar Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/6/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menyinggung kecenderungan PSI yang dinilai kerap membangun eksistensi politik melalui isu-isu besar dan figur tertentu, alih-alih memperkuat basis partai secara mandiri.

Menurut Deddy, langkah membawa wacana dua periode saat ini justru berpotensi mengalihkan fokus publik dari persoalan mendesak seperti ekonomi dan tuntutan masyarakat, termasuk aspirasi mahasiswa.

Ia menegaskan bahwa pembahasan politik 2029 masih terlalu jauh dan tidak seharusnya mendominasi ruang publik saat ini.

“Pemilu masih lama. Jawab dulu persoalan masyarakat. Pemerintah sedang bekerja keras menghadapi situasi yang tidak ringan,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus sebelumnya menyampaikan bahwa Jokowi dalam pertemuan di Solo disebut meminta PSI untuk mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran, bahkan hingga dua periode.

Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan di ruang politik, terutama setelah disampaikan bahwa Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keharmonisan politik nasional.

Namun klaim tersebut kini menjadi bahan silang pendapat di antara elite politik, termasuk dari PDIP yang mempertanyakan dasar dan konteks dari wacana tersebut.

Dengan munculnya perbedaan narasi ini, dinamika politik pasca pemilu kembali menghangat lebih cepat dari perkiraan, bahkan sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar memasuki fase konsolidasi penuh. (Bowo/Mun)