PDIP Desak BGN Buka Data Kader yang Diduga Terlibat MBG

AKTUALITAS.ID – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian. PDI Perjuangan (PDIP) mengaku telah melayangkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan proyek MBG.

Langkah tersebut dilakukan setelah muncul pernyataan dari pejabat BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik memiliki keterlibatan dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya membutuhkan data tersebut agar dapat melakukan pemeriksaan dan pembenahan internal apabila benar ada kader yang terlibat.

“Sampai sekarang surat yang kami kirim belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG,” kata Hasto di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Hasto, karena pernyataan itu disampaikan oleh pejabat BGN, PDIP merasa perlu memperoleh data yang jelas agar tidak muncul spekulasi maupun tudingan tanpa dasar.

“Kami ingin melakukan langkah-langkah koreksi dan penertiban di internal kami,” ujarnya.

Hasto menegaskan PDIP memiliki aturan yang melarang seluruh kader maupun anggota partai memanfaatkan program pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi.

“Partai sudah mengambil kebijakan bahwa setiap anggota dan kader dilarang terlibat dalam proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya, di kutip Senin (20/7/2026).

Namun hingga kini, kata Hasto, BGN belum memberikan balasan atas surat yang telah dikirimkan. Jika permintaan tersebut tetap tidak direspons, PDIP berencana kembali mengirimkan surat lanjutan.

“Kalau belum ada jawaban, nanti kami kirim surat yang kedua,” katanya.

Permintaan data tersebut muncul setelah pernyataan pejabat BGN mengenai dugaan keterlibatan berbagai partai politik dalam pengadaan MBG menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, belum ada informasi dari BGN mengenai respons atas surat PDIP maupun data yang diminta.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terutama terkait pengadaan dan pelibatan berbagai pihak, agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tetap berjalan secara akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. (Bowo/Mun)