Gatot Nurmantyo Ingatkan Prabowo Waspadai “Echo Chamber” di Istana

AKTUALITAS.ID – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai potensi terjebak dalam ruang gema (echo chamber) di lingkungan Istana. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat pemerintah lengah menghadapi strategi cognitive warfare atau perang kognitif yang berpotensi memicu destabilisasi politik nasional.

“Kortas Tipikor ini menjadi instrumen penegakan hukum yang sangat kuat dan membuat banyak pihak khawatir. Jika situasi perselisihan antarinstitusi penegak hukum terus dibiarkan tanpa ketegasan, legitimasi pemerintah di mata publik yang menjadi taruhannya,” ujar Gatot dalam diskusi di kanal YouTube Hersubeno Point yang dikutip Kamis (23/7/2026).

Menurut Gatot, perang kognitif dilakukan secara sistematis dengan membentuk persepsi publik melalui penyebaran narasi yang memicu kebingungan, memperlemah kepercayaan masyarakat, hingga menggerus legitimasi kepemimpinan nasional. Situasi tersebut, kata dia, semakin berisiko apabila Presiden hanya menerima laporan yang menggambarkan kondisi serba baik dari lingkungan terdekatnya.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menjelaskan, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keberadaan lembaga tersebut dinilai memiliki kewenangan besar sehingga memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Gatot juga menyoroti dinamika yang berkembang di antara institusi penegak hukum, khususnya isu mengenai gesekan kewenangan antara Polri dan Kejaksaan Agung. Meski pimpinan kedua lembaga telah berulang kali menegaskan hubungan yang solid, narasi mengenai ketegangan antarlembaga tetap berkembang di ruang publik.

Dirinya menjelaskan, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pihak tertentu sebagai bagian dari strategi cognitive warfare. Narasi yang terus diulang berpotensi membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah meskipun belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Gatot, bahaya terbesar muncul ketika lingkungan Istana hanya menyampaikan laporan yang positif kepada Presiden. Akibatnya, Kepala Negara berpotensi tidak memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk ancaman terhadap kepercayaan publik.

Karena itu, Gatot meminta Presiden Prabowo segera melakukan pembenahan internal di lingkungan kabinet maupun aparat penegak hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Momentum ini harus dimanfaatkan Presiden untuk bersih-bersih dan menunjukkan kepemimpinan yang solid demi kepentingan rakyat,” tegasnya.