PKS Dorong Kepala Daerah Dipasangkan dengan Profesional

AKTUALITAS.ID – Wacana radikal menghapus posisi wakil kepala daerah dalam Pilkada memicu riak politik. Menanggapi usulan kontroversial dari Komisi II DPR, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara menohok membongkar akar penyakit dalam kepemimpinan daerah yang kerap berujung pecah kongsi dan perebutan kekuasaan.

Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menilai fenomena retaknya hubungan kepala daerah dan wakilnya selama ini terpicu oleh sistem politik kotor yang hanya berburu kekuasaan jangka pendek. Menurutnya, aturan ambang batas lama memaksa lahirnya “pernikahan paksa” antarpartai semata-mata demi mendulang suara, bukan pelayanan rakyat.

“Target melayani masyarakat itu luas dan berat. Tapi saat semua berpikir jangka pendek dan hanya soal target kekuasaan, akhirnya kepala daerah dan wakilnya jadi selalu bertengkar,” tegas Mardani, Kamis (13/8/2026).

Guna mengakhiri drama perselisihan tersebut, PKS memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penurunan ambang batas (threshold) pencalonan untuk menyodorkan solusi ekstrem: Paket Duet Politikus dan Profesional Non-Parpol.

Mardani menegaskan bahwa dengan syarat pengusungan yang kini jauh lebih ringan, partai politik tak perlu lagi terjebak koalisi gemuk dan transaksional. Posisi wakil tidak boleh lagi sekadar dijadikan alat vote getter atau penambal tiket pencalonan.

“Ruang tersebut harus dimanfaatkan untuk mempertemukan figur politisi dengan latar belakang dari kalangan profesional non-parpol. Kepala daerah dan wakilnya harus dibentuk sebagai leadership team, bukan sekadar electoral team,” ujarnya tajam.

Langkah ini menyikapi usulan Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin yang mendorong Pilkada hanya memilih kepala daerah, sementara posisi wakil ditunjuk langsung setelah menang. PKS menilai skema penyandingan figur politik dengan teknokrat atau akademisi jauh lebih efektif menjamin jalannya roda pemerintahan daerah yang harmonis dan bebas dari intrik politik internal. (Andrey/Mun)