Bawaslu Bidik Mahasiswa Jadi Garda Depan Lawan Hoaks Pemilu

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendorong mahasiswa tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya arus informasi digital menjelang pemilu. Mahasiswa didorong tampil sebagai agen literasi digital sekaligus kekuatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan transformasi digital harus mengubah cara pengawasan pemilu. Bawaslu tak boleh hanya bergerak setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus mampu membaca dan memetakan potensi risiko sejak dini.

Hal itu disampaikan Puadi dalam kegiatan Bawaslu Kampus Connect di Aula Lantai 4 FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu (12/8/2026).

Menurut Puadi, perkembangan teknologi membuat pola pengawasan pemilu harus semakin berbasis data, risiko, dan terintegrasi. Arus informasi yang bergerak sangat cepat, termasuk penyebaran hoaks, menjadi tantangan serius yang tidak bisa ditangani hanya dengan metode konvensional.

“Pengawasan ini harus bergerak dari sekadar menunggu pelanggaran yang terjadi menuju kemampuan bagaimana membaca potensi risiko sebelum pelanggaran itu terjadi,” ujar Puadi.

Ia menegaskan pengawasan pemilu ke depan tidak cukup mengandalkan pola klasik. Teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan Bawaslu dalam mendeteksi berbagai potensi gangguan terhadap proses demokrasi.

Namun, Puadi mengingatkan kecanggihan teknologi tidak boleh menjadi tujuan akhir. Teknologi harus tetap berada dalam koridor etika, transparansi, akuntabilitas, keamanan data, perlindungan warga negara, dan keadilan.

“Teknologi adalah satu instrumen, bukan tujuan. Kita tidak boleh mengejar kecanggihan teknologi dengan mengorbankan prinsip demokrasi,” tegasnya.

Puadi juga mengutip pemikiran Lawrence Lessig mengenai code as regulation. Konsep tersebut menggambarkan bagaimana arsitektur teknologi dan desain sebuah platform dapat memengaruhi perilaku manusia, termasuk menentukan apa yang mudah dilakukan, dibatasi, maupun diakses oleh pengguna.

Dalam situasi tersebut, mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis. Mereka bukan hanya pengguna teknologi dan konsumen informasi, tetapi dapat menjadi penghasil informasi yang bertanggung jawab sekaligus penggerak perubahan.

Bawaslu mendorong mahasiswa ikut membangun budaya digital yang kritis, sehat, dan bertanggung jawab, terutama dalam menghadapi informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Kolaborasi antara Bawaslu dan mahasiswa juga dinilai penting untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

“Mahasiswa ini tidak hanya sebagai pengguna media elektronik saja, tetapi juga sebagai agen literasi, agen digital, dan agen perubahan yang ikut berpartisipasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu ke depannya,” kata Puadi.

Pesan Bawaslu tersebut menegaskan bahwa pertarungan menjaga kualitas pemilu tidak hanya berlangsung di TPS. Ruang digital kini menjadi medan penting demokrasi, sehingga kemampuan masyarakat memilah informasi dan membaca potensi manipulasi menjadi bagian dari pengawasan pemilu itu sendiri. (Mun)