Undip Buktikan Taji di Debat Hukum Pemilu Nasional

AKTUALITAS.ID – Universitas Diponegoro (Undip) resmi menobatkan diri sebagai jawara baru dalam arena hukum tata negara. Undip sukses meraih Juara 1 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia ke-VI Tahun 2026 usai membungkam Universitas Indonesia (UI) pada partai puncak, Kamis (24/9/2026) malam.

Adu gagasan sengit yang mempertemukan dua kampus raksasa ini mengupas mosi krusial: perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota demi masa transisi keserentakan Pemilu nasional dan lokal. Tampil dominan dan lugas, skuad Undip berhasil mengamankan kemenangan mutlak dari dewan juri dengan skor 6-3.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa panggung debat ini bukan sekadar ajang unjuk gigi siapa yang menang atau kalah, melainkan pembuktian ketajaman argumentasi berbasis dasar hukum dan etika.

“Yang penting dalam hukum adalah bukan menang kalah. Namun Anda punya dasar hukum dan punya argumentasi hukum,” tegas Bagja dalam sambutannya pada babak final di Jakarta.

Bagja menyoroti bahwa dinamika perbedaan pandangan adalah nafas dari proses hukum itu sendiri. Gagasan yang dilempar para mahasiswa diyakini menjadi modal penting dalam merancang desain Pemilu masa depan yang berkeadilan.

“Penyelenggaraan Pemilu harus ada batasnya, harus juga ikut dalam adagium Pemilu, yaitu predictable in process, unpredictable in result,” tambahnya, sembari berharap ajang ini lahir sebagai kawah candradimuka kaderisasi pakar demokrasi masa depan.

Tak kalah panas, perebutan posisi ketiga menyajikan duel sengit antara Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Brawijaya (UB). Membedah mosi panas terkait syarat minimal dua tahun menjadi anggota parpol bagi calon legislatif, Unand tampil lebih meyakinkan dan sukses memaksa UB gigit jari di posisi keempat.

Kualitas perhelatan tahun ini dibuktikan dengan hadirnya jajaran dewan juri kelas berat dari lintas lembaga. Sembilan juri penilai babak final mencakup Anggota Bawaslu Puadi, Anggota KPU Iffa Rosita, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Anggota Komisi Yudisial Abhan, Peneliti BRIN Siti Zuhro, Guru Besar FH UII Ni’matul Huda, Ketua Bawaslu 2012–2017 Muhammad, serta Ketua Umum AIPI Alfitra Salam. (Mun)