Puadi: Mahasiswa Kunci Pengawasan Pemilu di Era Digital

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan bahwa kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan derasnya arus informasi digital telah menghadirkan ancaman baru bagi demokrasi Indonesia. Penyebaran hoaks yang berlangsung sangat cepat dinilai menjadi tantangan serius yang tidak lagi bisa dihadapi dengan pola pengawasan konvensional.

Peringatan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Dr. Puadi, saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurut Puadi, perkembangan teknologi digital memang membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat ancaman besar berupa penyebaran disinformasi, manipulasi informasi hingga penyalahgunaan teknologi AI yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.

“Penyebaran hoaks dalam satu menit saja bisa sangat cepat. Karena itu Bawaslu harus melakukan transformasi digital dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan secara konvensional,” tegasnya.

Puadi menegaskan, pengawasan pemilu kini tidak cukup hanya dilakukan di lapangan. Dunia digital telah menjadi arena baru yang harus diawasi secara serius karena berbagai bentuk dugaan pelanggaran kini banyak bermunculan melalui media sosial dan platform digital.

Karena itu, Bawaslu terus mengembangkan ekosistem pengawasan digital melalui berbagai sistem informasi seperti Siwaslu, Sigap Lapor, hingga Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang saling terintegrasi.

Dalam paparannya, Puadi juga mengangkat pengalaman pribadinya mengenai penggunaan AI saat membuat foto keluarga menjelang Idulfitri. Ia mengaku sempat ditegur anaknya yang kuliah di Jepang karena foto tersebut dinilai merupakan hasil manipulasi AI.

Pengalaman itu, menurutnya, menjadi gambaran nyata bahwa AI memiliki dua sisi sekaligus.

Di satu sisi AI mampu membantu pekerjaan manusia secara cepat, namun di sisi lain teknologi tersebut juga berpotensi digunakan untuk menghasilkan konten yang sulit dibedakan dari kenyataan sehingga dapat menyesatkan publik bila disalahgunakan.

“Bagaimana kita memaksimalkan AI dengan baik sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaannya menjadi tantangan bersama,” ujarnya.

Puadi menilai selama ini masih banyak mahasiswa yang memahami partisipasi pemilu sebatas menggunakan hak pilih di TPS.

Padahal, menurutnya, generasi muda justru memiliki peran jauh lebih besar sebagai agen literasi digital, pengawas partisipatif, sekaligus pelapor jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu melalui platform digital yang telah disiapkan Bawaslu.

“Partisipasi mahasiswa bukan hanya datang ke TPS. Ketika menemukan dugaan pelanggaran, mereka bisa melaporkannya melalui sistem yang dimiliki Bawaslu,” katanya.

Melalui program Bawaslu Campus Connect, lembaga pengawas pemilu itu berupaya membangun kolaborasi jangka panjang dengan dunia akademik.

Universitas Jayabaya menjadi salah satu dari empat perguruan tinggi di DKI Jakarta yang dipilih dalam rangkaian awal program tersebut sebelum Bawaslu melakukan roadshow ke berbagai kampus di Indonesia.

Puadi berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada kegiatan seminar semata, tetapi berkembang menjadi kolaborasi riset, edukasi, inovasi, hingga penguatan literasi digital untuk memperkokoh demokrasi yang transparan dan berintegritas.

“Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan kualitas demokrasi tetap manusianya. Karena itu kolaborasi antara Bawaslu dan mahasiswa menjadi sangat penting untuk menjaga demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (Mun)