Bawaslu Tantang Mahasiswa Adu Argumen Soal Hukum Pemilu

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi membuka pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026. Ajang nasional ini mengajak mahasiswa dari seluruh Indonesia menguji kemampuan berpikir kritis sekaligus menawarkan solusi bagi penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Mengusung tema “Penguatan Lembaga Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu”, kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperkuat literasi demokrasi serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam mengawal kualitas pemilu di Indonesia.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Puadi mengatakan kompetisi ini bukan sekadar lomba debat, tetapi ruang akademik untuk melahirkan gagasan yang dapat memperkuat kelembagaan pengawas pemilu.

“Melalui Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI, Bawaslu ingin mendorong lahirnya gagasan-gagasan akademik yang konstruktif mengenai penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Pemikiran kritis generasi muda sangat penting untuk memperkuat kualitas demokrasi sekaligus membangun sistem penegakan hukum pemilu yang semakin profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Puadi dalam siaran pers Bawaslu, Senin (20/7/2026).

Menurut Bawaslu, tema yang diangkat tahun ini mencerminkan tantangan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, dinamika politik, meningkatnya kompleksitas pelanggaran pemilu, hingga tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dinilai memerlukan lembaga pengawas yang profesional, independen, dan adaptif.

Melalui kompetisi tersebut, mahasiswa didorong menyampaikan gagasan mengenai penguatan fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, hingga pengembangan sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan berintegritas.

Kompetisi akan berlangsung dalam tiga tahapan, yakni Tahap Eliminasi, Tahap Regional, dan Tahap Nasional. Setiap peserta akan diuji kemampuan menyusun argumentasi berdasarkan data, regulasi, dan putusan hukum sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan kepemiluan.

Sejak pertama kali digelar pada 2019, kompetisi ini telah menjadi agenda nasional Bawaslu yang diikuti berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sejumlah kampus yang pernah meraih gelar juara antara lain Universitas Andalas (2019 dan 2024), Universitas Diponegoro (2022), Universitas Surabaya (2023), dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2025).

Sebagai bentuk apresiasi, Bawaslu menyiapkan hadiah pembinaan dengan total puluhan juta rupiah. Juara I akan memperoleh Piala Bergilir Bawaslu, trofi, sertifikat, dan uang pembinaan sebesar Rp30 juta. Juara II mendapatkan Rp20 juta, Juara III Rp15 juta, sedangkan Best Speaker memperoleh Rp5 juta.

Selain itu, seluruh anggota tim dan dosen pendamping akan memperoleh sertifikat penghargaan. Tim yang berhasil lolos hingga tahap nasional namun belum menjadi juara juga akan menerima uang pembinaan.

Bawaslu mengimbau mahasiswa yang berminat untuk mempelajari seluruh persyaratan dan jadwal kompetisi melalui kanal resmi lembaga tersebut. Informasi mengenai pedoman, formulir pendaftaran, hingga tahapan seleksi tersedia di website dan media sosial resmi Bawaslu.

Melalui penyelenggaraan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026, Bawaslu berharap lahir generasi muda yang tidak hanya unggul dalam berargumentasi, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan inovatif guna memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu demi terwujudnya demokrasi yang semakin transparan, akuntabel, adil, dan berintegritas. (Mun)