SM Kartosoewirjo: Dari Sekretaris Sumpah Pemuda Jadi Imam Besar DI/TII

AKTUALITAS.ID – Sejarah tidak selalu berjalan lurus. Seorang tokoh bisa berada dalam arus pergerakan kebangsaan, tetapi kemudian mengambil jalan politik yang bertentangan dengan Republik Indonesia. Itulah paradoks perjalanan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, nama yang tercatat dalam sejumlah sumber sejarah terkait Kongres Pemuda II 1928, tetapi kemudian dikenal sebagai pemimpin Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan pendiri Negara Islam Indonesia (NII).

Kisah Kartosoewirjo menghadirkan pertanyaan besar setiap kali Hari Sumpah Pemuda diperingati: bagaimana seseorang yang pernah berada dalam lingkungan pergerakan nasional kemudian memilih jalan konfrontasi terhadap negara yang lahir dari perjuangan kemerdekaan?

Jawabannya tidak cukup dicari melalui label pahlawan atau pemberontak semata. Perjalanan hidupnya memperlihatkan pertarungan gagasan tentang nasionalisme, agama, dan bentuk negara yang turut mewarnai sejarah Indonesia.

Nama Kartosoewirjo dalam Sejarah Kongres Pemuda II

Kongres Pemuda II berlangsung pada 27–28 Oktober 1928 dan menjadi tonggak penting lahirnya Sumpah Pemuda. Para pemuda dari beragam latar belakang berkumpul untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan menegaskan cita-cita persatuan Indonesia.

Sejumlah sumber sejarah mencantumkan Kartosoewirjo sebagai salah satu peserta kongres. Namun, ada hal yang perlu diluruskan: ia bukan sekretaris panitia Kongres Pemuda II. Jabatan tersebut dipegang Muhammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond.

Susunan panitia yang dicatat Museum Sumpah Pemuda juga menempatkan Johan Mohammad Tjaja dari Jong Islamieten Bond sebagai pembantu I, bukan Kartosoewirjo. Karena itu, klaim bahwa Kartosoewirjo merupakan sekretaris kongres atau tokoh utama perumus Sumpah Pemuda tidak boleh disampaikan tanpa bukti sejarah yang kuat.

Pembedaan ini penting. Mengakui kehadiran seseorang dalam sebuah peristiwa sejarah tidak otomatis berarti menempatkannya sebagai penggagas utama atau anggota panitia inti.

Sumpah Pemuda lahir dari proses kolektif yang melibatkan banyak organisasi dan tokoh. Menyederhanakan proses itu menjadi kisah satu orang justru berisiko mengaburkan kontribusi para pemuda yang bekerja membangun gagasan persatuan.

Dari Pergerakan Nasional ke Politik Islam

Kartosoewirjo kemudian dikenal dalam sejarah pergerakan Islam dan politik Indonesia. Ia pernah terlibat dalam Sarekat Islam dan berada dalam lingkungan pergerakan yang dipengaruhi pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto.

Namun, perjalanan politiknya tidak berhenti pada masa pergerakan melawan kolonialisme. Setelah Indonesia merdeka, Kartosoewirjo menempuh jalur politik yang berbeda dari pemerintahan Republik.

Persoalan bentuk negara dan dasar ideologi menjadi salah satu bagian penting untuk memahami perubahan arah perjuangannya. Dalam perkembangannya, ia mengusung gagasan pembentukan negara Islam yang terpisah dari Republik Indonesia.

Perubahan ini menandai pergeseran besar: dari lingkungan pergerakan nasional menuju perjuangan untuk membangun tatanan negara berdasarkan ideologi yang berbeda.

Tahun 1949: Proklamasi Negara Islam Indonesia

Pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Gerakan Darul Islam kemudian didukung Tentara Islam Indonesia, yang dikenal dengan sebutan DI/TII.

Langkah tersebut bukan sekadar perbedaan pandangan dalam perdebatan politik. Gerakan itu menentang pemerintahan Republik dan berkembang menjadi konflik bersenjata yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurut Ensiklopedia Kementerian Kebudayaan, dinamika politik pasca-Perjanjian Renville ikut menjadi latar belakang menguatnya gerakan Kartosoewirjo. Keputusan untuk mendirikan NII pada akhirnya membawa gerakannya berhadapan langsung dengan pemerintah Indonesia.

Di sinilah kontras sejarahnya semakin jelas. Sumpah Pemuda menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Sementara itu, proklamasi NII menjadi upaya membangun negara tersendiri yang berhadapan dengan Republik Indonesia.

Keduanya muncul dalam konteks sejarah yang berbeda. Karena itu, hubungan antara Sumpah Pemuda dan DI/TII tidak tepat diperlakukan sebagai hubungan sebab-akibat langsung. Yang dapat dibaca adalah perubahan arah perjuangan seorang tokoh dalam pergulatan ideologi dan politik Indonesia.

Akhir Perjalanan Kartosoewirjo

Pemerintah Indonesia melakukan operasi untuk menumpas gerakan DI/TII. Kartosoewirjo akhirnya ditangkap pada 4 Juni 1962.

Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Darurat Perang pada Agustus 1962. Hukuman itu dilaksanakan pada 5 September 1962 di Kepulauan Seribu, Jakarta, menurut catatan Ensiklopedia Kementerian Kebudayaan.

Kematian Kartosoewirjo menjadi penanda berakhirnya perjalanan pemimpin utama DI/TII di Jawa Barat, meskipun sejarah gerakan Darul Islam dan pengaruhnya tidak serta-merta selesai pada saat itu.

Namanya terus muncul dalam pembahasan sejarah Indonesia karena perjalanan hidupnya mempertemukan dua babak yang sangat berbeda: keterlibatan dalam lingkungan pergerakan nasional dan perlawanan bersenjata terhadap Republik.

Sumpah Pemuda Bukan Milik Satu Tokoh

Setiap 28 Oktober, Sumpah Pemuda mengingatkan bangsa Indonesia bahwa persatuan tidak dibangun dengan menyeragamkan seluruh pandangan, melainkan dengan menyatukan perbedaan dalam cita-cita kebangsaan.

Kisah Kartosoewirjo memberikan pelajaran lain: keterlibatan seseorang dalam satu fase sejarah tidak serta-merta menentukan seluruh perjalanan hidup maupun warisan politiknya.

Karena itu, sejarah perlu dibaca secara utuh. Peran seseorang dalam Kongres Pemuda II harus dinilai berdasarkan bukti mengenai kehadiran dan kontribusinya. Sementara itu, keterlibatannya dalam DI/TII juga perlu ditempatkan sesuai fakta sejarah tentang gerakan yang dipimpinnya.

Sumpah Pemuda adalah tonggak persatuan bangsa, bukan panggung untuk membesar-besarkan peran satu tokoh. Dan sejarah Kartosoewirjo menjadi pengingat bahwa perjalanan politik seseorang bisa berubah arah secara tajam—dari lingkungan pergerakan nasional hingga berhadapan dengan Republik yang telah merdeka. (Mun)