Suhu Laut Hangat Dorong Pembentukan Siklon di Indonesia

AKTUALITAS.ID – Indonesia kini semakin rentan terhadap ancaman siklon tropis. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap adanya peningkatan intensitas dan pergeseran wilayah pembentukan siklon akibat perubahan iklim dan pemanasan suhu laut.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Yosef Prihanto, menjelaskan bahwa selama ini Indonesia dianggap relatif aman karena letaknya di dekat garis khatulistiwa. Namun, kondisi tersebut kini berubah.

“Indonesia bukan lagi wilayah yang aman dari siklon. Suhu laut yang semakin hangat membuat peluang terbentuknya siklon semakin besar, bahkan lebih dekat ke wilayah kita,” jelas Yosef, Minggu (15/3/2026).

Berdasarkan analisis data 1990–2023, ratusan siklon terjadi di wilayah selatan Indonesia, dengan puluhan terbentuk di dalam wilayah Indonesia sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola yang patut diwaspadai. Contoh nyata dampak siklon tropis adalah Siklon Seroja pada 2021, yang menimbulkan hujan ekstrem, banjir bandang, dan korban jiwa.

Yosef menambahkan, kombinasi faktor cuaca global dan suhu laut yang lebih hangat membuat cuaca ekstrem lebih mudah terjadi dan berlangsung lebih lama.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, BRIN bekerja sama dengan BMKG mengembangkan sistem prediksi berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini mampu memproyeksikan potensi pembentukan siklon beberapa hari sebelum terjadi, memberi waktu lebih bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersiap.

“Kami mengembangkan model prediksi yang dapat membuat sistem peringatan dini lebih akurat. Dengan informasi cepat dan tepat, risiko korban dapat ditekan,” ujar Yosef.

Selain teknologi, BRIN menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan pemahaman masyarakat terhadap informasi cuaca. Strategi adaptasi termasuk pembangunan bangunan tahan angin, penguatan sistem drainase, dan rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir.

BRIN juga mengimbau masyarakat agar memahami peringatan dini dan mengetahui langkah aman saat terjadi cuaca ekstrem, sambil mendorong kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dan publik untuk mengurangi risiko. (Firmansyah/Mun)