DPR Bentuk Tim Pengawas untuk Pastikan Penulisan Ulang Sejarah dengan Benar

AKTUALITAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengambil langkah proaktif dalam menanggapi rencana Kementerian Budaya (Kemenbud) untuk melakukan penulisan ulang sejarah. Menyusul potensi polemik yang mungkin timbul, DPR RI memutuskan untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan supervisi terhadap proses penulisan ulang tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan pembentukan tim ini pada Minggu (6/7/2025). Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian konsultasi dengan Ketua DPR RI dan pimpinan DPR RI lainnya. “Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama Pimpinan DPR lain nya maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan tim pengawas ini akan melibatkan dua komisi di DPR RI, yaitu Komisi III yang membidangi hukum dan Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Kombinasi kedua komisi ini diharapkan dapat memberikan pengawasan yang komprehensif terhadap aspek legalitas dan substansi historis dari penulisan ulang sejarah.

“Yang terdiri dari komisi hukum Komisi III, dan komisi pendidikan dan kebudayaan Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan,” ujarnya.

Dengan adanya tim supervisi ini, DPR RI berharap agar proses penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Kemenbud dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat. Dasco menegaskan hal-hal yang sebelumnya menjadi kontroversi akan menjadi fokus utama perhatian bagi tim pengawas tersebut.

“Akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan,” pungkasnya. Langkah DPR RI ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam memastikan narasi sejarah bangsa ditulis secara akurat, objektif, dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Keberadaan tim pengawas diharapkan dapat meminimalisir potensi distorsi sejarah dan memperkuat pemahaman yang benar tentang masa lalu bangsa. (Ari Wibowo/Mun)