Anggota DPR Sebut Perlindungan Kebebasan Sipil Indonesia Buruk

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menyoroti penurunan kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia setelah rilis Indeks HAM 2025 oleh Setara Institute. Indeks tersebut mencatat indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat memperoleh skor terendah, yakni 1,0 dari skala 1–7, yang menurut Marinus merupakan sinyal peringatan serius bagi pemerintah.

Marinus mengaitkan skor rendah itu dengan sejumlah persoalan berulang: tindakan represif aparat terhadap aksi massa, kekerasan terhadap jurnalis, praktik kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta pembatasan kegiatan akademik. Ia menyebut data yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis dan banyaknya kasus kriminalisasi ujaran sejak 2018 sebagai bukti nyata penyempitan ruang sipil.

“Skor kebebasan berekspresi yang berada di posisi terendah merupakan tanda keras buruknya perlindungan HAM bagi warga,” ujar Marinus. Ia menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin ruang publik yang aman bagi seluruh warga untuk menyampaikan pendapat dan menjalankan profesi tanpa rasa takut atau intimidasi.

Marinus mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan terstruktur, termasuk pembenahan tata kelola penggunaan UU ITE agar tidak disalahgunakan sebagai alat membungkam kritik. Selain itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap praktik penanganan aksi massa dan tindakan aparat yang dinilai memperburuk skor HAM.

Langkah-langkah yang diusulkan DPR meliputi penguatan mekanisme perlindungan bagi jurnalis dan akademisi, revisi atau pedoman penerapan UU ITE, serta peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi. Marinus juga mendorong koordinasi intensif antara DPR, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga penegak hukum untuk merumuskan kebijakan yang memulihkan ruang sipil.

Isu kebebasan berekspresi dan penegakan HAM diperkirakan akan menjadi agenda penting dalam pembahasan DPR dan dialog publik ke depan, seiring upaya memperbaiki indeks HAM dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. (Firmansyah/Mun)