PSI Dorong Sistem Faction Threshold di DPR

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengusulkan konsep faction threshold sebagai alternatif dari sistem Parliamentary Threshold yang selama ini digunakan dalam pemilu legislatif.

Raja Juli menyampaikan bahwa efektivitas kerja parlemen seharusnya tidak diukur dari ambang batas partai yang bisa masuk parlemen, melainkan dari ambang batas pembentukan fraksi di DPR.

“PSI justru mengusulkan bukan parliamentary threshold, tapi faction threshold,” kata Raja Juli di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Raja Juli, konsep faction threshold memungkinkan partai politik tetap masuk ke parlemen, tetapi untuk membentuk fraksi harus memenuhi persentase tertentu, misalnya minimal 7 persen hingga 10 persen.

Jika suatu partai tidak memenuhi ambang batas tersebut, mereka dapat bergabung dengan partai lain untuk membentuk fraksi bersama.

“Jadi kalau dikatakan bahwa PT itu untuk efektivitas, sebenarnya lebih baik menggunakan faction threshold,” jelasnya.

Ia menilai mekanisme tersebut dapat mendorong konsolidasi politik secara alami di parlemen. Partai-partai kecil nantinya akan membangun kerja sama berdasarkan kesamaan ideologi atau platform politik.

Dengan cara ini, penyederhanaan partai di parlemen bisa terjadi secara alami tanpa harus membatasi partai melalui ambang batas masuk parlemen.

“Lama-lama justru akan terjadi penyederhanaan secara natural dan itu jauh lebih efektif dibandingkan parliamentary threshold,” ujarnya.

Meski mengusulkan sistem baru, Raja Juli mengatakan PSI tetap akan mengikuti pembahasan mengenai aturan ambang batas parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Namun ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut harus tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi serta prinsip demokrasi.

Menurutnya, prinsip one man, one vote harus tetap dijaga agar setiap suara pemilih memiliki representasi di parlemen.

“Berapa pun ambang batasnya tidak masalah, tetapi rambu-rambunya adalah putusan MK dan nilai demokrasi itu sendiri,” kata Raja Juli. (Firmansyah/Mun)