Projo HUT ke-12, Budi Arie Soroti Korupsi di Sekitar Kekuasaan

AKTUALITAS.ID – Organisasi kemasyarakatan Pro Jokowi (Projo) memperingati ulang tahun ke-12 di Kantor Sekretariat DPP Projo, Jakarta, Minggu (23/8/2026). Dalam acara tersebut, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kembali menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sembari mengingatkan pemerintah soal pemberantasan korupsi dan pelaksanaan kebijakan.

Budi Arie mengatakan, Projo berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan melalui Kongres pertama pada 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading. Kongres itu dibuka oleh Joko Widodo yang saat itu merupakan presiden terpilih hasil Pemilu 2014.

“12 tahun Projo sudah berdiri sebagai ormas sejak Kongres pertama Projo 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading yang dibuka oleh Presiden terpilih Joko Widodo,” ujar Budi Arie.

Selama pemerintahan Jokowi, Projo menjadi salah satu kelompok relawan yang aktif mengawal pemerintahan. Kini, organisasi tersebut menyatakan akan melakukan hal serupa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, Budi Arie mengatakan dukungan tidak seharusnya dimaknai sebagai penerimaan tanpa kritik. Menurut dia, Projo tetap perlu menyampaikan masukan jika kebijakan pemerintah bermasalah dalam pelaksanaannya.

“Setia di garis rakyat itu bukan hanya omongan di mulut. Kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak,” katanya.

Ia juga menyinggung pemberantasan korupsi yang menurutnya harus dimulai dari lingkungan kekuasaan. Budi Arie menilai pemerintah akan sulit meyakinkan publik mengenai komitmen antikorupsi jika praktik korupsi masih dibiarkan terjadi di sekitar pusat pemerintahan.

“Kalau mau pemberantasan korupsi harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan. Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar pemerintahan,” ujar dia.

Budi Arie mengatakan Projo mendukung agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintahan Prabowo. Ia berharap proses hukum terhadap praktik korupsi dilakukan secara konsisten, termasuk terhadap pihak-pihak yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan.

“Kita mendukung pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahan Prabowo. Kita dukung penuh tanpa ragu-ragu,” katanya.

Di sisi lain, Budi Arie meminta pemerintah memastikan program-program yang dibuat benar-benar sampai kepada masyarakat. Ia mengatakan persoalan dalam kebijakan tidak selalu terletak pada gagasan awal, tetapi bisa muncul ketika kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.

“Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, pemerintah perlu memperhatikan kritik publik terhadap pelaksanaan program. Masyarakat, kata dia, semakin aktif mengawasi dan menghitung manfaat maupun dampak dari kebijakan pemerintah.

“Rakyat semakin cerdas sekarang. Setiap hari dihitung, pakai kalkulator, pakai video,” katanya.

Ia menilai ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari angka-angka ekonomi dan indikator pembangunan makro. Dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat bawah juga harus menjadi ukuran.

“Pemerintahan ini harus dijalankan secara efisien dan efektif sehingga kebermanfaatannya bagi rakyat bisa betul-betul dirasakan,” ujarnya.

Budi Arie juga mengingatkan pentingnya persatuan nasional di tengah dinamika politik. Menurut dia, kepentingan nasional tidak seharusnya dikalahkan oleh kepentingan kelompok atau kepentingan politik jangka pendek.

Ia menyebut Projo sejak awal mendorong politik persatuan. Namun, persatuan menurutnya tidak berarti menghilangkan perbedaan pandangan atau kritik terhadap pemerintah.

Memasuki usia ke-12, Projo kembali menggunakan narasi sebagai organisasi yang mengklaim berada di garis kepentingan rakyat. Budi Arie mengatakan tujuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 seharusnya tidak berhenti pada pencapaian ekonomi, tetapi juga menghasilkan keadilan sosial.

“Indonesia maju 2045 itu Indonesia yang maju berbasis keadilan sosial,” kata dia.

Menurut Budi Arie, keadilan sosial tidak cukup disampaikan melalui pidato atau seremoni. Pemerintah harus menerjemahkannya dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Projo komitmen untuk itu semua. Setia di garis rakyat artinya semua tenaga, semua pikiran, semua perasaan kita, tindakan-tindakan kita memang untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik mengatakan usia 12 tahun merupakan bagian dari perjalanan organisasi sejak Kongres pertama pada 2014. Ia mengatakan embrio gerakan Pro Jokowi telah muncul sejak 2013 ketika kelompok relawan dan masyarakat mulai menggalang dukungan untuk Joko Widodo.

“12 tahun tentu bukan sekadar angka bagi kami Projo. Jadi 12 tahun ini merupakan jejak perjuangan,” ujar Freddy.

Freddy mengatakan Projo kini menghadapi situasi politik yang berbeda dibandingkan ketika organisasi itu dibentuk. Karena itu, ia menyebut transformasi organisasi sebagai salah satu agenda yang perlu dilakukan.

“Pada kongres yang lalu kita sudah komitmen bahwa Projo harus bertransformasi,” katanya.

Menurut Freddy, transformasi tersebut diperlukan agar Projo tetap dapat beradaptasi dengan perubahan politik tanpa meninggalkan prinsip yang selama ini diklaim menjadi dasar organisasi, seperti nasionalisme, pengabdian dan keberpihakan kepada rakyat.

Freddy juga menegaskan bahwa Projo tidak lahir semata-mata untuk memperoleh kekuasaan. Menurut dia, organisasi tersebut dibangun dari keyakinan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan.

“Projo ini lahir bukan karena kekuasaan. Kita lahir karena kita punya keyakinan pada saat itu bahwa rakyat harus menjadi subjek utama di dalam pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan prinsip tersebut menjadi alasan Projo mempertahankan semboyan “Setia di Garis Rakyat”, meski dinamika politik terus berubah.

“Projo harus setia di garis rakyat. Dinamika politik, perbedaan pandangan bahkan berbagai ujian, kita enggak boleh menganggap sama 10 tahun yang lalu dengan dua tahun terakhir ini atau lima tahun ke depan. Itulah mengapa kita harus bertransformasi,” kata Freddy.

Menurut Freddy, perjuangan organisasi tidak berhenti pada kemenangan politik. Pemerintahan yang didukung harus tetap dinilai dari kemampuannya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan.

“Perjuangan kita tidak berhenti pada kemenangan politik, tetapi berlanjut pada keberhasilan pemerintahan dalam menghadirkan kesejahteraan, keadilan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.