POLITIK
Mardiono: PT 7% Bunuh Demokrasi
AKTUALITAS.ID – Suhu politik mendadak memanas usai wacana lonjakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold hingga 7 persen mencuat dalam rancangan revisi UU Pemilu. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono melayangkan kritik menohok dan menilai manuver tersebut sebagai bentuk monopoli kekuasaan yang berpotensi membunuh demokrasi.
“Bahwa demokrasi itu sebagaimana landasan Undang-Undang Dasar kita, berdirinya sebuah negeri ini dibangun secara bersama. Jadi tidak boleh di dalam demokrasi itu ada satu pihak yang memonopoli, yang besar menang sendiri,” tegas Mardiono di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Mardiono tanpa ragu menuding partai-partai yang ngotot mendorong patokan angka 6 hingga 7 persen cuma mementingkan kelompoknya sendiri. Menurutnya, pemaksaan angka tinggi tersebut sama saja dengan memberangus hak-hak politik partai lain.
“Nah, misalnya ada satu partai yang mencanangkan parliamentary threshold harus 6%, 7%, itu politik menang-menangnya sendiri. Ya kalau gitu partainya sendiri aja, nanti tidak akan lagi ada demokrasi,” sindirnya keras.
Daripada membuang jutaan suara rakyat dengan menaikkan ambang batas, Mardiono menyodorkan formula lama yang dinilainya jauh lebih adil: sistem fraksi gabungan di DPR.
Dengan skema tersebut, partai-partai yang hanya mengamankan satu atau dua kursi bisa menyatukan kekuatan untuk memenuhi syarat pembentukan fraksi tanpa harus menumbalkan kedaulatan pemilih.
“Sehingga partai yang dapatnya itu hanya satu kursi, dua kursi, membuatlah fraksi gabungan. Suara rakyat itu satu pun menjadi bagian dari hak berdemokrasi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat,” tambahnya.
Di sisi lain, parlemen memang tengah bersiap menggodok aturan main pemilu tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa pembahasan revisi UU Pemilu bakal segera dimulai secara terbatas dengan melibatkan seluruh fraksi.
Sadar akan gelombang protes dari partai-partai nonparlemen dan partai kecil, Dasco berjanji DPR akan turun gunung menyerap aspirasi mereka mulai pekan depan. (Andrey/Mun)
-
NASIONAL21/08/2026 09:00 WIBMA Larang Kasasi Putusan Bebas
-
EKBIS21/08/2026 09:30 WIBIHSG Naik 22 Poin di Awal Perdagangan
-
POLITIK21/08/2026 07:00 WIBDede Yusuf: Para Sekjen Parpol Sudah Bertemu Bahas RUU Pemilu
-
DUNIA20/08/2026 15:00 WIBIsrael Akui Tank Tembak Mobil Hind Rajab
-
NASIONAL20/08/2026 19:00 WIBDewan Pers: 50 Wartawan Terjerat UU ITE & KUHP
-
NUSANTARA21/08/2026 07:30 WIBAsap Karhutla di Kalteng Picu 66 Ribu Kasus ISPA
-
NASIONAL21/08/2026 10:00 WIBRektor Unsoed Akhmad Sodiq Terjerat OTT KPK
-
DUNIA20/08/2026 18:00 WIBIran Targetkan Kabel Bawah Laut Hormuz Jika Trump Nekat Serang

















