KPK Bidik Temuan ICW soal Proyek Influencer RANS Rp14,69 Miliar

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengarahkan radarnya pada gurita bisnis Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. Langkah ini menyusul temuan mengejutkan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait aliran dana fantastis Rp14,69 miliar dari dua kementerian yang jatuh ke pangkuan PT Rans Animasi Indonesia untuk pengadaan jasa influencer.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan lembaga antirasuah tersebut tidak akan tinggal diam dan segera membedah potensi tindak pidana korupsi di balik guyuran dana belasan miliar tersebut.

“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Itu menjadi basis tindak lanjut kami,” tembak Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Selain membidik unsur pidana, Budi memberikan teguran keras agar pihak kementerian terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh atas proses tender, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, guna menjawab kecurigaan publik soal konflik kepentingan.

Skandal ini pertama kali diledakkan ICW pada 9 November 2026. ICW membongkar delapan paket pengadaan jasa influencer bernilai Rp14,69 miliar yang secara mulus dimenangkan oleh perusahaan afiliasi Raffi Ahmad. Rinciannya: lima paket dari Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026. ICW mencium aroma busuk penunjukan tunggal yang mematikan persaingan usaha, ditambah indikasi kuat konflik kepentingan mengingat status Raffi sebagai pejabat istana.

Merasa tersudut, manajemen PT Rans Entertainment Indonesia langsung melakukan serangan balik. Melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026, mereka mengklaim proyek belasan miliar itu didapatkan secara profesional dan transparan melalui E-Katalog.

Pihak RANS bersikeras bahwa angka Rp14,69 miliar tersebut bukan sekadar tarif cuap-cuap di media sosial, melainkan sudah membedah rate card komersial yang mencakup biaya produksi penuh, logistik, perjalanan dinas, hingga kehadiran sang influencer. Meski RANS berdalih telah memenuhi standar good corporate governance, bola panas kini sepenuhnya berada di tangan KPK untuk membuktikan ada tidaknya kerugian negara. (Bowo/Mun)