Berita
Ada Wabah Virus Corona, Mendagri: Bukan Hambatan Pelaksanaan Pilkada
AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi wabah virus corona jangan menjadi hambatan bagi kepala daerah. Pilkada dalam situasi seperti sekarang justru menjadi ujian kepemimpinan bagi kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19. “Justru dengan adanya pilkada ini tidak menjadi penghambat atau media penularan, tapi justru memacu […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi wabah virus corona jangan menjadi hambatan bagi kepala daerah. Pilkada dalam situasi seperti sekarang justru menjadi ujian kepemimpinan bagi kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
“Justru dengan adanya pilkada ini tidak menjadi penghambat atau media penularan, tapi justru memacu para kepala daerah untuk maksimal menangani covid-19, karena itu menjadi ujian kepemimpinan,” kata Tito saat
rapat secara virtual dengan DPD RI, Rabu (10/6/2020).
Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, kepala daerah bisa memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat sekaligus memacu masyarakat untuk bangkit untuk menjalani tatanan kehidupan normal yang baru alias new normal.
“Dilihat langsung oleh rakyat dan kita menjadikan pilkada 2020 sebagai sarana untuk bangkitkan semangat warga masyarakat untuk membangun kehidupan dengan tatanan baru, tetap produktif dan aman dari Covid-19,” katanya.
Dalam rapat itu Tito mengungkapkan protokol kesehatan akan dilaksanakan dengan ketat. Pemerintah sudah bersepakat dengan DPR dan KPU untuk memperketat penerapan protokol kesehatan selama rangkaian tahapan pilkada.
Ia juga memastikan telah berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah beserta semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pilkada serentak nanti. Dalam rangka penerapan protokol Covid-19 diperlukan penyesuaian kebutuhan barang dan atau anggaran.
Salah satu yang diminta oleh Komisi II DPR RI dan pihak-pihak lain adalah penerapan protokol kesehatan, yang berimplikasi kepada kebutuhan barang dan/atau anggaran untuk pengamanan, atau proteksi untuk penyelenggara atau pemilih. Jumlah pemilih di TPS maksimal 500 orang per TPS dan dengan diatur waktunya pencoblosannya.
-
RIAU22/04/2026 16:00 WIBDiburu Hingga ke Pelosok Desa, Tim Opsnal Tangkap Tiga Pengedar Narkoba
-
POLITIK23/04/2026 06:00 WIBSahroni Tegaskan Masa Jabatan Ketum Parpol Bukan Urusan KPK
-
PAPUA TENGAH23/04/2026 00:01 WIBMenembus Ombak demi Wajah Baru Keakwa
-
OLAHRAGA22/04/2026 19:00 WIBJanice Tjen Gandeng Aldila Sutjiadi di Sektor Ganda, Madrid Open 2026
-
PAPUA TENGAH22/04/2026 19:30 WIBMimika Menjemput Bola, Menambal Celah Digital
-
POLITIK22/04/2026 21:30 WIBRUU Pemilu Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun Pemerintahan Prabowo
-
JABODETABEK22/04/2026 17:30 WIBEmbarkasi Bekasi, Berangkatkan 445 Calon Haji Kloter Pertama
-
OTOTEK22/04/2026 21:00 WIBIoniq 3 Untuk Pasar Eropa Mulai Diperkenalkan Hyundai

















