Berita
Ada Wabah Virus Corona, Mendagri: Bukan Hambatan Pelaksanaan Pilkada
AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi wabah virus corona jangan menjadi hambatan bagi kepala daerah. Pilkada dalam situasi seperti sekarang justru menjadi ujian kepemimpinan bagi kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19. “Justru dengan adanya pilkada ini tidak menjadi penghambat atau media penularan, tapi justru memacu […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi wabah virus corona jangan menjadi hambatan bagi kepala daerah. Pilkada dalam situasi seperti sekarang justru menjadi ujian kepemimpinan bagi kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
“Justru dengan adanya pilkada ini tidak menjadi penghambat atau media penularan, tapi justru memacu para kepala daerah untuk maksimal menangani covid-19, karena itu menjadi ujian kepemimpinan,” kata Tito saat
rapat secara virtual dengan DPD RI, Rabu (10/6/2020).
Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, kepala daerah bisa memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat sekaligus memacu masyarakat untuk bangkit untuk menjalani tatanan kehidupan normal yang baru alias new normal.
“Dilihat langsung oleh rakyat dan kita menjadikan pilkada 2020 sebagai sarana untuk bangkitkan semangat warga masyarakat untuk membangun kehidupan dengan tatanan baru, tetap produktif dan aman dari Covid-19,” katanya.
Dalam rapat itu Tito mengungkapkan protokol kesehatan akan dilaksanakan dengan ketat. Pemerintah sudah bersepakat dengan DPR dan KPU untuk memperketat penerapan protokol kesehatan selama rangkaian tahapan pilkada.
Ia juga memastikan telah berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah beserta semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pilkada serentak nanti. Dalam rangka penerapan protokol Covid-19 diperlukan penyesuaian kebutuhan barang dan atau anggaran.
Salah satu yang diminta oleh Komisi II DPR RI dan pihak-pihak lain adalah penerapan protokol kesehatan, yang berimplikasi kepada kebutuhan barang dan/atau anggaran untuk pengamanan, atau proteksi untuk penyelenggara atau pemilih. Jumlah pemilih di TPS maksimal 500 orang per TPS dan dengan diatur waktunya pencoblosannya.
-
NUSANTARA22/02/2026 16:30 WIBPembatasan Angkutan Barang di Merak Mulai Diterapkan
-
OTOTEK22/02/2026 18:00 WIBKecelakaan Terkait Autopilot, Tesla Ditetapkan Harus Bertanggung Jawab
-
NUSANTARA22/02/2026 17:27 WIBSatgas ODC 2026 Tangkap 28 Orang di Yahukimo, 9 Ditetapkan Tersangka
-
EKBIS22/02/2026 18:30 WIBMeski Terdampak Bencana, Kulit Manis Asal Agam Tembus Pasar Eropa
-
OLAHRAGA22/02/2026 20:00 WIBRonaldo: Saya Ingin Terus Main di Arab Saudi
-
EKBIS22/02/2026 20:30 WIBPasokan BBM Satu Harga di Krayan Aman Dipastikan Pertamina
-
NUSANTARA22/02/2026 21:09 WIBTNI-Polri Evakuasi198 Orang dari Lokasi Tambang Kali Musairo
-
NASIONAL22/02/2026 17:30 WIBKekerasan Brimob yang Tewaskan Siswa di Maluku, Menuai Kecaman Ketua Komisi X DPR RI

















