Surat Sudirman Said yang Diklaim Perintah Jokowi

AKTUALITAS.ID – Polemik soal surat Sudirman Said saat masih menjabat Menteri ESDM tertanggal 7 Oktober 2015 kembali mencuat. Pemicunya, pengakuan Sudirman yang mengaku kala itu karena atas perentah Presiden Jokowi.

Surat tertanggal 7 Oktober 2015 saat kasus “Papa Minta Saham” yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto sempat menjadi salah satu dokumen yang paling banyak dibicarakan politisi parlemen. Surat itu pula yang menjadikan Sudirman Said dituding sebagai pihak yang mendorong perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia.

Saat diskusi yang digelar Institut Harkat Negeri pada Rabu (20/2/2019) kemarin, Sudirman mengaku jika surat tersebut atas perintah Presiden Jokowi. Menurut dia, surat yang ia teken pada tanggal 7 Oktober 2015 itu seolah-olah dirinya yang melakukan perpanjangan izin. “Itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam diskusi tersebut.

Dia membantah surat tersebut atas inisiatif dirinya. Namun surat tersebut lantaran atas perintah Prsiden Jokowi. Ia menceritakan sehari sebelum muncul surat tersebut dirinya dipanggil ke Istana melalui ajudan Presiden untuk datang ke Istana. Sebelum memasuki ruang kerja Presiden, Sudirman mengaku dibisiki ajudan Presiden agar pertemuan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

“Sebelum masuk ke ruangan kerja saya dibisikin oleh asisten pribadi (Presiden), Pak Menteri pertemuan ini tidak ada,” ucap Sudirman menirukan bisikan ajudan Presiden.

Saat masuk ruang kerja Presiden, Sudirman terkejut karena di dalam ruang kerja Presiden sudah duduk bos Freeport McMoran James R. Moffet. Dalam pertemuan tersebut, Sudirman mengaku Presiden tidak banyak berbicara hanya menyamaikan perintah untuk menyiapkan surat. “Tolong disiakan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini,” ujar Sudirman menirukan pernyataan Jokowi.

Berikut isi lengkap surat yang ditekan Sudirman Said yang ditujukan kepada James R. Moffet sebagai Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc. Surat bernomor 7522/13/MEM/2015 yang diteken pada 7 Oktober itu berisi 4 (empat) poin.

Yang Terhormat,
Sdr. James R. Moffet
Chairman of the Board Freeport McMoran Inc.

Terima kasih atas surat Saudara tanggal 7 Oktober 2015 Sehubungan dengan surat tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi, pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya sesuai dengan Kontrak Karya hingga 30 Desember 2021

2. Pemerintah telah menerima permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia melalui surat tertanggal 9 Juli 2015, sebagaimana kami sampaikan melalui surat tanggapan Nomor 6665/05/MEM2015 tanggal 11 September 2015.

3. Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang Mineral dan Batubara, agar lebih sesuai dengan semangat menarik investasi bidang sumber daya alam di Indonesia. PT Freeport Indonesia dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan, setelah diimplementasikannnya penataan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dipahami bahwa persetujuan atas permohonan tersebut nantinya akan memberikan kepastian dalam aspek keuangan dan hukum yang sejalan dengan isi kontrak yang saat ini berlaku.

4. Dapat ditegaskan bahwa terkait permohonan perpanjangan kontrak PTFI, kami memahami bahwa Pemerintah Indonesia dan PTFI telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani pada 25 Juli 2014. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia, namun karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia maka persetujuan perpanjangan kontrak.

PTFI akan diberikan segera setelah hasil peraturan dan perundangan di bidang mineral dan batubara diiplementasikan. Sebagai konsekuensi atas persetujuan tersebut, PTFI berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar tambahan 18 miliar dollar Amerika untuk kegiatan operas PTFI selanjutnya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Sudirman Said

Tembusan:
Presiden Republik Indonesia

[inilahcom]