AKTUALITAS.ID – Sebagai ormas Islam terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama mempunyai pengaruh politik sangat besar. Bahkan, warga NU seringkali disebut-sebut sebagai salah satu penentu kemenangan sebuah Pemilu. Sebagai organisasi masyarakat, nama NU seringkali menjadi jualan politik dalam perhelatan demokrasi. Hal itu terbukti menjelang Pemilihan Presiden 2019. Bahkan, para petinggi di Pengurus Besar NU dengan gamblang menyatakan akan mendukung penuh pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
Jauh sebelum dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno diumumkan, nama institusi NU sudah sering dibawa-bawa ke dalam pembicaraan politik. Bahkan menjadi ‘jualan’ politik oleh mereka yang memiliki kepentingan maju sebagai kandidat pilpres.
Misalnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimain Iskandar berkali-kali menegaskan NU mendukung keinginannya untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo di periode kedua. Ia bahkan mengklaim, Jokowi akan kehilangan suara warga nahdliyin bila tidak menggandeng dirinya sebagai cawapres.
“Insya Allah (NU) jumhur. Solid itu jumhur, jumhur itu mayoritas. Mayoritas itu total (mendukung Muhaimin jadi cawapres). (Jokowi) rugi pasti. Dari dulu sudah saya omongkan. Sangat rugi (jika tidak menggandeng Muhaimin),” kata Cak Imin, di Kota Bandung, belum lama ini.
Pernyataan serupa tidak hanya sekali atau dua dikali disampaikan Cak Imin. Dalam banyak kesempatan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaran Rakyat ini kerap melontarkan klaimnya tersebut, khususnya di depan para jurnalis. Bahkan, ia pernah mengklaim NU akan lebih memilih dirinya ketimbang Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu disebabkan jumlah pendukung JK di internal NU, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pendukungnya di internal NU.
“Jadi Pak JK itu NU yang tidak bawa penumpang NU yang besar. Pak JK itu kalau mobil, dia Ferrari, penumpangnya sedikit di NU. Kalau saya Alphard, mobilnya diisi banyak orang bisa,” tutur Cak Imin, di Jakarta Pusat.
Menanggapi pernyataan Muhaimin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj belum mau mengakui pernyataan Muhaimin. Menurut Aqil, sejauh ini PBNU hanya memberikan doa dan restu kepada Muhaimin, tapi tidak mendukung secara kelembagaan.
“Ah sebenarnya bukan mendukung ((Muhaimin). Bukan (dukung).Kita merestui dan mendoakan saja bahasanya. Mendoakan berhasil,” ujar Said, di Jakarta, baru-baru ini.
Namun, sehari sebelum Jokowi mengumumkan nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin sebagai cawapres pendampingnya, Said Aqil mengakui dirinya sudah mengajukan nama Muhaimin untuk diterima sebagai cawapres. Pengajuan nama Muhaimin diklaim sebagai rekomendasi puluhan kiai NU dari berbagai daerah.Bahkan, Said mengklaim selama ini NU hanya dimintai bantuan ketika pemerintah mengalami kesulitan atau diajak bicara manakala ada kebijakan yang akan dirumuskan. Menurut Said hal itu belum cukup jika dibandingkan dengan jasa-jasa NU selama ini kepada pemerintah. Sebab itu, ia meminta supaya NU juga diikutsertakan sebagai penentu kebijakan, dalam hal ini sebagai cawapres.
“PB NU kedatangan 90 kiai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan luar Jawa. Semua menyampaikan agar dititip kepada PB NU, kemudian PB NU menyampaikan kepada pemerintah, Pak Jokowi supaya menjadikan Cak Imin sebagai cawapres. Jadi sudah saya sampaikan, sudah saya komunikasikan. Jadi tugas saya sudah selesai, diterima atau tidak, itu terserah istana,” tutur Said di Kantor PB NU, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat.
“Selama ini NU telah banyak berjasa, menjaga, merawat persatuan, kesatuan tidak pernah bergeser sedikit pun dari prinsip watoniyah, kaumiyah, religius. Ya sekarang kami meminta diajak sebagai penentu kebijakan.Jangan hanya diajak sebagai mitra, jangan hanya dimintakan tolong, hanya diajak mendorong kendaraan mogok. Jadi yang menentukan kebijakan ya presiden dan wapres,” papar Said.
NU dan Cawapres Jokowi
Dalam keterangannya di acara Indonesia Lawyer Club yang disiarkan TV ONE, Selasa (14/8), Mahfud MD secara tersirat mengatakan bahwa pembatalan dirinya digandeng sebagai cawapres oleh Jokowi karena sikap politik NU yang tidak mengakuinya sebagai kader NU. Padahal dari dulu hingga saat ini, Mahfud banyak berkecimpung di dalam organisasi di bawah naungan NU. Tak hanya itu, jauh sebelum namanya muncul sebagai kandidat cawapres pendamping Jokowi, Said Aqil kerap memanggilnya sebagai kader NU.
Masih dari penjelasan Mahfud, pengakuan Said Aqil terhadap dirinya sebagai kader NU berubah setelah namanya semakin kencang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat cawapres pendamping Jokowi.
“Saya ini pengurus Ansor periodenya Nusron Wahid yang tanda tangan SK-nya Aqil Siroj. Saya juga sampai hari ini pengurus ISNU, Ketua Dewan Kehormatan di ISNU, yang melantik Aqil Siroj dan Aqil Siroj sering menyebut saya sebagai kader NU. Waktu ada kasus menteri terlibat kasus duren, saya ada di Mekah, pagi-pagi Subuh Aqil Siroj telepon ‘Pak Mahmud tolong sesama kadar NU, tolong ini diselamatkan. Nanti ini NU rusak kalau kena’. Begitu ada kasus politik begini, lalu (Said Aqil) bilang saya bukan kader NU,” tutur Mahfud.
Lanjut Mahfud, PBNU juga mengajukan empat nama kadernya untuk digandeng sebagai cawapres oleh Jokowi. Mahfud sendiri mengaku pernah mempertanyakan kebenaran surat tersebut kepada Said Aqil dan sama sekali tidak dibantah. Bahkan, dalam pertemuan tersebut Said Aqil menyatakan di antara nama-nama tersebut ada yang dicoret karena terlibat korupsi.
“Dia nyebut ini tidak bisa, ini koruptor. Dia nyebut orang NU ini koruptor. ‘Yang tidak koruptor hanya saya dan pak Mahfud’ katanya. Ini pak Aqil ini gimana? Nyebut-nyebut saya bukan kader,” tutur Mahfud.
Berikutnya, Mahfud juga mengungkapkan PBNU sempat mengeluarkan pernyataan ancaman, yakni tidak akan memberikan dukungan kepada Jokowi bila yang digandeng sebagai cawapres bukan kader NU.
“Haknya apa? NU itu mengancam-ngancam kalau bukan kader NU, NU akan tidur,
NU akan meninggalkan pemerintah. Apa betul ada yang ngomong begitu? Ada. Pada hari Rabu sore jam 5. Robikin namanya. NU akan keluar, tidak mendukung Jokowi kalau bukan kader NU yang jadi cawapres. Lalu ribut-ribut seluruh Indonesia. Nggak benar, NU bukan lembaga politik. Lalu dibantah pernyataan itu. Padahal pernyataan itu ada. Robikin yang nyatakan dan yang menyuruh kiai Ma’ruf Amin. Bagaimana saya tahu itu kiai Ma’ruf Amin, Muhaimin yang bicara sama saya,” tutur Mahfud.
Peran Besar PBNU
Said Aqil mengaku PBNU memiliki andil besar dalam pengusungan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi. Bahkan, yang menyodorkan nama KH Ma’ruf Amin ke Jokowi adalah dia sendiri. Meski begitu, Said mengaku bahwa pihaknya hanya sekedar mengantarkan Rois Amm PBNU tersebut sebagai cawapres. Selebihnya, partai pengusunglah yang akan bekerja memenangkan pasangan tersebut.
“Kami hanya mengantarkan Beliau (Ma’ruf) sebagai cawapres kemarin itu untuk ikut dalam kontes Pilpres. Setelah itu bukan urusan NU. Tapi itu urusan keenam partai pengusung yang berkewajiban memenangkan. Kami hanya mengantarkan saja,” kata Said setelah menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Darma Cendika, Jalan Merr, Surabaya.
Namun dalam pernyataan sebelumnya, Said terang-terangan meminta supaya PKB dan PBNU mensukseskan kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Menurut Said, dengan memenangkan Jokowi-Ma’ruf, sama halnya dengan memenangkan Join. Join adalah singkatan dari Jokowi-Muhaimin yang dulu sempat dideklarasikan PKB.
“PKB dan PBNU harus berjuang menyukseskan Jokowi-Ma’ruf agar bisa menjadi JOIN,” kata Said Aqil.
“Kita bersyukur dan bangga bahwa semua dengan ridha Allah SWT, senior kita, seorang Rais Aam PBNU diberi kepercayaan untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019,” pungkas Said. (Sumber: DBS)
