AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyelidiki kasus dugaan skandal anggaran terkait 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).?
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif memastikan institusinya akan turun tangan membantu Polda Sutra yang tengah mengusut kasus tersebut.
“KPK hanya membantu penyelesaian dan memastikan kasus itu diselesaikan dengan baik sampai berkekuatan hukum tetap,” kata Laode dikonfirmasi awak media, Selasa, (5/11).
Berdasarkan informasi, pemerintah Kabupaten Konawe diduga memanipulasi data penerima dana desa. Sebab 56 desa fiktif tersebut belum ditetapkan dalam Perda, tetapi menerima dana desa.
Sebelumnya Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta pendampingan dari tim KPK dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengusut kasus tersebut.
“Kami minta pendampingan dan supervisi dari KPK dan Bareskrim Polri. Jadi kami yang menangani kasusnya, dan yang backup itu KPK dan Bareskrim,” kata Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto.
Selain meminta pendampingan dan supervisi dari KPK dan Bareskrim Mabes Polri, Polda Sultra juga meminta secara khusus pada KPK untuk mengaudit. Surat permintaannya, tekan Iriyanto, juga sudah dikirim ke KPK.
